Kena Cegah KPK ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji, Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Tegaskan Patuh Hukum

JawaPos.com - Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji berjalan cepat. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan cekal untuk tiga orang, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut pun menyatakan Siap hadapi proses hukum. 

Dalam keterangan resminya, KPK mengeluarkan surat keputusan pencegahan bepergian ke luar negeri untuk tiga orang. Selain YCQ (Yaqut Cholil Qoumas), larangan itu juga untuk IAA dan FHM. 

Keputusan pencegahan atau larangan keluar negeri itu berlaku untuk enam bulan ke depan. Untuk diketahui IAA adalah Ishfah Abidal Aziz, mantan staf khusus (stafsus) Yaqut saat menjadi Menteri Agama.

Pria yang akrab disapa Gus Alex itu juga pernah menjadi Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027. Selain itu dia juga pernah menghadiri rapat pemeriksaan Pansus Haji di DPR.

Sementara itu FHM merujuk pada Fuad Hasan Masyur. Dia adalah pendiri Maktour, salah satu travel haji khusus dan umrah papan atas di Indonesia.

Fuad saat ini sebagai Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU). Forum ini adalah sebuah organisasi yang mewadahi asosiasi-asosiasi travel haji khusu dan umrah di Indonesia.

KPK menyampaikan keputusan pemberian larangan bepergian keluar negeri itu untuk keperluan penyidikan.

Dengan adanya larangan itu, diharapkan ketiga orang tadi tetap berada di Indonesia, sehingga mudah jika diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Yaqut melalui juru bicaranya Anna Hasbie menyampaikan respons atas keluarnya surat keputusan cekal dari KPK itu. Anna mengatakan Yaqut baru mendengar kabar larangan bepergian keluar negeri itu dari media.

"Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Gus Yaqut Cholil Qoumas akan mematuhi seluruh proses hukum yang berlaku," kata Anna.

Sikap itu dia nilai sebagai bagian dari masyarakat yang menghormati hukum. Anna yang juga pernah jadi jubir Menag di era Yaqut itu menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Sehingga bisa menyelesaikan perkara kuota haji sesuai ketentuan yang ada.

"Gus Yaqut Cholil Qoumas memahami bahwa langkah yang diambil oleh KPK merupakan bagian dari proses hukum yang diperlukan," jelas Anna.

Dia mengatakan bahwa keberadaan Yaqut di Indonesia akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan. Sehingga bisa mendukung terungkapnya kebenaran secara transparan dan adil.

Menurut Anna, saat ini Yaqut Cholil Qoumas meyakini bahwa proses hukum akan berjalan secara objektif dan proporsional.

Dia juga berharap seluruh pihak dapat menunggu hasil penyidikan tanpa prasangka. Sambil memberikan ruang bagi penegak hukum untuk bekerja secara profesional.