Nilai Indeks Negara Hukum Indonesia 2016 Turun 0,01 Persen

JawaPos.com - Indonesia Legal Roundtable (ILR) lewat hasil surveinya menyatakan, bahwa kinerja pemerintah Indonesia dalam memajukan prinsip negara hukum di tahun 2016 mengalami penurunan 0,01 poin dibandingkan dengan nilai indeks negara hukum Indonesia tahun 2015.

Direktur Eksekutif ILR, Todung Mulya Lubis mengungkapkan, indeks ini cenderung stagnan. "Indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2016 mengalami stagnasi. Malah turun 0,01 poin," kata Todung saat merilis buku Indeks Negara Hukum Indonesia 2016, di Hotel Akmani Jakarta, Selasa (5/9).

Dengan begitu, nilai indeks yang sebelumnya berada pada angka 5,32 di tahun 2015, turun ke angka 5,31 tahun 2016.

Padahal, sejak lima tahun lalu indeks terus meningkat, yakni sebesar 4,56 tahun 2012. Kemudian meningkat menjadi 5,12 pada tahun 2013 dan menjadi 5,18 tahun 2014 hingga 5,32 tahun 2015.

Survei ini dilakukan kepada 120 ahli dan penilaian dokumen resmi yang dikeluarkan negara di 20 provinsi, terdiri dari 5 prinsip dan 18 indikator. Kemudian hasilnya dituangkan dalam buku tersebut.

Sementara itu, berdasarkan lima prinsip indikator penentu indeks, ternyata prinsip yang turun atau negatif meliputi legalitas formal, prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan akses terhadap keadilan. Sedangkan, indikator yang mengalami peningkatan positif adalah ketaatan pemerintah terhadap hukum dan hak asasi manusia.

"Pada sisi lain, dari sudut prinsip nilai indeks dua tahun terakhir dapat menunjukkan tren positif dan negatif. Mudah-mudahan akan memicu kita untuk menguatkan komitmen membangun negara hukum," imbuhnya.

Meski demikian, ILR menilai kinerja pemerintah tidak mengecewakan, karena negara telah terus berupaya membangun negara hukum dengan taat terhadap hukum.