Pemenang Tender Gorden DPR Berlatar Belakang Perusahaan IT

JawaPos.com – Proses tender pengadaan gorden yang dilakukan kesekjenan DPR RI untuk rumah dinas anggota dewan terus mendapat sorotan. Setelah dikritik karena harganya yang fantastis dan dianggap tidak krusial, kini giliran pemilihan pemenang tender yang dinilai membingungkan.

Sebagaimana diketahui, pemenang tender dalam proyek tersebut adalah PT Bertiga Mitra Solusi (BMS). Nilai yang ditawarkan perusahaan yang beralamat di Tangerang itu mencapai Rp 43,5 miliar.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, ada beberapa kejanggalan dalam pemilihan PT BMS. Pertama, PT BMS menawarkan harga termahal jika dibandingkan dengan yang lain. Sebut saja PT Panderman Jaya yang mengajukan Rp 42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri yang menawar Rp 37,7 miliar.

Logikanya, semakin mahal, maka membutuhkan belanja lebih besar. DPR gagal menciptakan efisiensi yang jadi prinsip keuangan. Sebagai informasi, pagu anggaran untuk gorden DPR mencapai Rp 48,7 miliar. ”Seolah-olah mau bilang anggaran yang sudah dialokasikan harus dihabiskan,” ujarnya kemarin (8/5).

Karena itu, Lucius menilai proses penentuan pemenang tender harus dibuka. Faktor apa saja yang membuat kesekjenan DPR memilih tawaran tertinggi. Jangan sampai hal itu dipengaruhi kongkalikong. Indikasi tersebut sejalan dengan ngototnya kesekjenan DPR untuk mengeksekusi proyek itu di tengah masifnya kritik masyarakat.

Kejanggalan lainnya, menurut Lucius, adalah status perusahaan. Berdasar penelusuran Formappi, PT BMS adalah perusahaan kontraktor dan IT. Itu terlihat dari track record-nya yang banyak menggarap proyek IT.

Sementara itu, interior supply merupakan bidang baru yang digarap beberapa waktu belakangan oleh PT BMS. ”Kalau perusahaan IT tiba-tiba mengerjakan proyek pengadaan gorden, ya mungkin memang perlu dipertanyakan,” tegasnya.

Lucius mendesak aparat untuk melakukan penyelidikan. Sebab, jika berbagai kejanggalan itu terbukti, ada kerugian yang ditanggung negara. ”Saya kira KPK semestinya bisa menginisiasi penyelidikan ini. Tentu penegak hukum lain seperti kejaksaan atau kepolisian juga bisa,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar belum bisa dimintai konfirmasi terkait pemenang tender pengadaan gorden. Pesan singkat dan sambungan telepon dari Jawa Pos belum dijawab.

Sebelumnya, Indra mengakui proyek pengadaan gorden tersebut. Menurut dia, usia gorden di rumah dinas Kalibata terbilang lama, sudah 13 tahun. Pengajuan anggaran gorden dilakukan sejak 2009, tetapi tidak disetujui. Baru tahun ini anggaran gorden disetujui.

Menurut dia, proses pengadaan gorden dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menggunakan produk dalam negeri. Gorden itu diperuntukkan bagi 505 rumah dinas anggota DPR RI. ”Nanti, setiap rumah mendapat Rp 80 juta–Rp 90 juta,” paparnya saat itu.