Dituding Peras Mentan SYL Rp 1 Miliar, Ini Deretan Kontroversi Ketua KPK Firli Bahuri

JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, mantan Deputi Penindakan KPK itu diduga melakukan pemerasan dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Firli Bahuri telah buka suara soal munculnya dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli membantah melakukan pemerasan tersebut.

Baca Juga: Prediksi Persikabo vs Persis, Momen Aji Santoso Bangkit Bersama Laskar Padjajaran

"Tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah SGD 1 miliar itu saya baca. Saya pastikan itu tidak ada. Bawanya SGD 1 miliar itu banyak, yang kedua, siapa yang ngasih SGD 1 miliar dolar?" ucap Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/10).

Firli mengklaim, tidak ada pimpinan KPK yang melakukan dugaan pemerasan. Ia menekankan, pihaknya selalu menjaga integritas dengan tidak bertemu pihak yang terkait dengan perkara, apalagi bertemu dengan pihak yang tidak dikenal.

Baca Juga: Menguak Sosok R, Anak Anggota DPR RI yang Diduga Aniaya Pacar hingga Tewas di Tempat Karaoke Surabaya

Mantan Kabaharkam Polri ini menyebut, pimpinan KPK telah berulang kali dicatut. Bahkan, ia mengutarakan nama dan foto pimpinan KPK juga dicatut, untuk menghubungi kepala daerah dan anggota DPR.

"Saya tidak tahu siapa yang melakukan itu dengan meminta segala sesuatu. Pak Ali sudah pernah menyampaikan waktu itu," klaim Firli.

Firli pun menegaskan, ajudannya hanya satu orang. Dengan demikian tidak ada nama lainnya, termasuk seorang bernama Irwan.

"Ada yang bertanya, ajudan saya itu cuma satu orang. Namanya Kevin, enggak ada yang lain," ucap Firli.

Baca Juga: Menang Penghargaan Penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler, Suara Lesti Kejora Bergetar

Namun, Firli mengaku dirinya memang melakukan olahraga bulu tangkis dalam dua kali seminggu. Tetapi itu dilakukannya pada tempat terbuka. Sehingga tidak mungkin bertemu dengan orang untuk melakukan transaksi ilegal.

Tak dipungkiri, label kontroversial melekat kepada Firli. Mengingat, Firli sempat mendapat penolakan publik saat awal periode menjabat pimpinan KPK. Pasalnya ia mempunyai catatan merah dan juga terbukti melanggar etik berat.

Adapun kontroversial Firli Bahuri itu di antaranya:

Baca Juga: Ganti Warna Mobil Pakai Stiker Wrap Makin Digemari, Apa Keunggulannya?

Terbukti Melanggar Kode Etik Berat

Pada tahun 2019, atau sehari sebelum Firli melakukan fit and proper test oleh Komisi III DPR RI, lembaga antirasuah menyatakan bahwa mantan Deputi Penindakan KPK itu terbukti melanggar kode etik berat.

Firli diduga melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi (MZM) alias Tuan Guru Bajang (TGB) sebanyak dua kali pertemuan.

Pertemuan itu berlangsung pada 2 Mei 2018 saat KPK tengah menyelidiki kasus kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont 2009-2016. Pertama, pada tanggal 12 Mei 2018 dalam sebuah acara Harlah GP Anshor ke-84 saat Launching penanaman 1000 hektar jagung di Bonder Lombok Tengah.

Kemudian, pada 13 Mei 2018 dalam acara Farewell and Wellcome Games Tennis Darem 162/WB di Lapangan Tennis Wira Bhakti Firli kembali melakukan pertemu dengan TGB. Hasil pemeriksaan penasehat internal KPK menyatakan, Firli telah melanggar kode etik.

Baca Juga: Setelah Pensiun Sebagai Panglima TNI, Yudo Margono Pilih Kembali Bertani

Ditolak Publik Jadi Ketua KPK

Penolakan terhadap Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK sempat masif dinarasikan publik. Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) saat itu menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. Aksi tersebut digelar menjelang pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dinilai bermasalah.

Hal tersebut karena Firli dinilai bukan sosok yang benar-benar bersih dan juga memiliki integritas. Tidak hanya ditolak oleh pegiat antikorupsi, ia juga mendapat penolakan langsung dari internal KPK.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Fasilitasi Magang di Jepang Selama Tiga Tahun

Menggunakan Helikopter Mewah

ICW menduga Firli Bahuri mendapat diskon dalam penyewaan helikopter yang ditumpanginya itu. Sehingga hal ini dianggap janggal, harus ditelusuri Dewas KPK.

Firli dalam perjalanannya ke Baturaja, Sumatera Selatan yang saat itu menggunakan helikopter telah dijatuhkan melanggar kode etik oleh Dewas KPK.

Sebab, diduga nilai penyewaannya sangat janggal, 1 jam penyewaan helikopter yang di dalilkan oleh Firli sebesar Rp 7 juta rupiah, tidak melihat jumlahnya seperti itu. Karena 4 jam sekitar Rp 30 juta, ada selisih sekitar 140 juta yang tidak dilaporkan oleh Ketua KPK tersebut.

Baca Juga: Suhu Panas Masih Melanda Jabodetabek, BMKG Imbau Masyarakat Banyak Minum

Bertemu Komisaris PT Pelindo I di Tengah Penyelidikan

Pertemuan antar Firli dengan Komisaris PT Pelindo I juga menjadi sorotan. Ini karena KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di PT Pelindo.

Hal ini diketahui setelah akun instagram milik Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mendadak ramai, setelah mengunggah video Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang tengah melakukan pertemuan dengan Komisaris Pelindo I Timbo Siahaan. Dalam video itu, Firli memberikan pernyataan bahwa seluruh anak bangsa harus memiliki semangat dan komitmen memberantas korupsi.

Baca Juga: Bagnaia tentang Marquez yang Akan Datang ke Ducati: Bakal Menjadi Pertarungan Hebat

Manfaatkan Jabatan untuk cari Popularitas

ICW sempat menduga Firli Bahuri memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk mendapat simpati masyarakat. Pernyataan ini disampaikan peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyikapi adanya pesan singkat atau SMS terhadap masyarakat yang mengatasnamakan Ketua KPK.

Tindakan tersebut bukan kali ini saja. Banyak tindakan-tindakan Firli yang ingin mendapat simpati dari masyarakat. Jika SMS itu benar, maka Firli seharusnya diperiksa oleh Dewan Pengawas karena diduga melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 terkait larangan bagi Insan KPK mencari popularitas dalam pelaksanaan tugas.

Baca Juga: Duduk Bersebelahan saat Hadiri HUT TNI ke-78 di Monas, SBY dan Prabowo Jadi Sorotan

Dituding Bocorkan Penyelidikan Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM

Firli Bahuri juga sempat ramai diisukan dibicarakan publik, terkait tudingan membocorkan dokumen hasil penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Dokumen itu ditemukan saat Tim Penindakan KPK menggeledah kantor Kementerian ESDM, tepatnya di ruangan Kepala Biro Hukum dengan inisial X.

Padahal, laporan tersebut bersifat rahasia dan hanya diperuntukkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas penyelidikan kepada Pimpinan KPK. Atas temuan tersebut, X diinterogasi dan diketahui dokumen tersebut diperoleh dari Menteri ESDM Arifin Tasrif yang mendapatkannya dari Mr. F (Pimpinan KPK).

Tujuan penyampaian dokumen tersebut supaya X berhati-hati dan melakukan antisipasi terhadap upaya penindakan yang dilakukan KPK. Padahal di sisi lain, Tim KPK sedang melakukan operasi tertutup untuk mengungkap kasus korupsi di Kementerian ESDM.

Baca Juga: Nissan Kenalkan Konsep Mobil Listrik Unik, Padukan Elemen Gaming dan Pengalaman Berkendara Jadi Satu

Ribut dengan Brigjen Endar Priantoro

Firli Bahuri bersama Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dilaporkan ke Dewas KPK oleh Brigjen Pol Endar Priantoro setelah dipecat dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Endar menyebut, pelaporan itu dilayangkan, karena Firli Bahuri tidak menghargai surat penugasan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebab, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menugaskan Brigjen Endar Priantoro di luar institusi Polri, untuk bertugas di KPK.

Endar meminta Dewas KPK dapat memeriksa Pimpinan KPK terkait pencopotan dirinya dari jabatan Dirlidik KPK. Hal ini penting, agar tidak ada lagi anggota lain yang bukan tidak mungkin mendapatkan perlakuan yang sama. Namun, kini Brigjen Endar Priantoro kembali bertugas di KPK.