Taufik Harus Jujur, KPK Pegang Bukti Pertemuan di Hotel dan Gedung DPR

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Ketua DPR Taufik Hidayat selama 20 hari kedepan di Rutan KPK Kavling C1. Itu terkait dugaan kasus suap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penahanan ini memang harus dilakukan karena sesuai dengan aturan KUHAP dan bukti kuat terkait kasus suap DAK di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Penyidik sudah meyakini ada bukti yang cukup kuat sesuai dengan aturan KUHAP. Diduga keras melakukan tindak pidana dan memenuhi alasan subjektif dan objektif," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat malam (2/11).

Lebih lanjut, mantan aktivis Indonesia Coruption Watch (ICW) ini meminta Taufik maupun pihak manapun yang akan dipanggil sebagai saksi bisa bersikap kooperatif. Karena, menurut Febri, penyidik telah mengantongi bukti atau informasi terkait pertemuan pihak tertentu.

"Pak Taufik sebaiknya bersikap kooperatif dan secara jujur memberikan keterangan. Tidak ada gunanya menutup-nutupi informasi karena kami juga memiliki bukti cukup kuat terkait pertemuan baik di hotel maupun di kantor DPR dan juga dugaan aliran dan yang kami duga ada tiga tahap," jelasnya.

Sekadar informasi, penyidik lembaga antirasuah memanggil Taufik sebanyak dua kali yakni ada (25/10) dan (1/11). Namun, pada (1/11) Waketum PAN ini meminta penjadwalan ulang pada (8/11), tapi tanpa diduga pagi ini sudah menyambangi KPK.

"Memenuhi proses pemeriksaan saya kira itu cukup baik sehingga kami melakukan proses hukum ini lebih efektif," tukasnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka dugaan suap pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Wakil Ketua Umum PAN itu diduga menerima komitmen fee lima persen dari Bupati Kebumen, Muhamad Fuad Yahya untuk meloloskan DAK Kebumen yang berasal dari APBN-P 2016. Komitmen fee lima persen tersebut akan diambil dari total Rp. 100 miliar anggaran yang diajukan.

Taufik disangkakan dengan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU 20/2001.