KPK Panggil Kembali Setya Novanto Terkait Kasus E-KTP

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Dia akan diperiksa terkait kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Dirjen Dugcapil Kemendagri, Irman dan mantan direktur pengelolaan informasi administrasi kependudukan Direktorat Jenderal Kemendagri Sugiharto.

"Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari) terkait kasus e-KTP," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (10/4).

Mantan Anggota DPR RI, Markus Nari akhirnya ditahan KPK sejak 1 April 2019. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juli 2017. Butuh dua tahun untuk membuat Markus akhirnya mengenakan rompi tahanan KPK terkait kasus korupsi e-KTP.

Dalam kasus ini, Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juli 2017 setelah KPK mencermati sejumlah fakta sidangan yang muncul dipersidangan Irman dan Sugiharto.

KPK menduga Markus Nari telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi dalam pengadaan e-KTP pada 2011-2013. Politisi Partai Golkar itu diduga telah menerima uang Rp 4 miliar dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Irman yang saat ini telah berstatus narapidana.

KPK menduga penerimaan uang itu untuk memuluskan perpanjangan anggaran proyek e-KTP sebanyak Rp 1,4 triliun di DPR pada 2012. Diketahui pada saat itu Markus masih menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Atas perbuatannya Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.