Kasus Pungli Tambang, 3 Oknum Polisi Lumajang Disidang

JawaPos.com SURABAYA – Tiga  anggota  Polsek Pasirian  yang  diduga  menerima  suap dari  para  pengusaha tambang pasir liar di Lumajang menjalani sidang kode  etik  di  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan (Propam) Polda Jatim, Jumat (9/10).  

Sidang perdana tersebut beragenda pemeriksaan tiga warga sipil yang  menjadi  saksi  dugaan  suap  atau pungutan liar (pungli) yang dilakukan polisi tersebut.

Kabidhumas  Polda  Jatim  Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan  bahwa  kesaksian  tersebut dibutuhkan  untuk  membuktikan  keterlibatan tiga anggota Polsek Pasirian itu dalam praktik penambangan pasir ilegal di Pantai Watu Pecak, Desa Selok  Awar-Awar,  Pasirian,  Lumajang, yang  mengakibatkan  pembunuhan aktivis  antitambang,  Salim  Kancil, dan penganiayaan Tosan.

”Kami masih mendatangkan  tiga  saksi  dari  warga sipil  untuk  memastikan  bahwa  ketiganya  melakukan  pungutan  liar tersebut,” kata Argo seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Sabtu (10/10).

Tiga polisi yang menjalani sidang kode etik itu adalah Kapolsek Pasirian AKP S, Kanitreskrim Polsek Pasirian Ipda SH, dan Babinkamtibmas Desa Selok Awar Awar Aipda SP. Sayang, ketiganya tidak hadir pada sidang pertama kemarin.

Sidang yang dibuka mulai pukul 11.00 dan digelar tertutup itu ditunda pada Senin mendatang (12/10) untuk mendengarkan keterangan para terperiksa.

Argo mengatakan bahwa keterangan tiga saksi  tersebut  dibutuhkan  untuk  mengetahui adanya pungli yang dilakukan tiga polisi itu. ”Butir-butir pertanyaannya untuk menegaskan  keterlibatan  anggota  polisi dari  Polsek  Pasirian  yang  melakukan pungutan liar. Itu saja,” ucapnya.

Argo menuturkan bahwa sidang perdana yang menghadirkan saksi digelar sekitar 3 jam. Sebab, saksi yang akan dihadirkan banyak sehingga dibutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan data dan membuktikannya.

Polisi pemilik tiga melati di pundaknya itu menerangkan bahwa pihaknya belum bisa mengetahui hukuman yang akan dijatuhkan kepada tiga polisi itu. Sebab, hukuman yang akan dijatuhkan merupakan keputusan atasan yang berhak menghukum (ankum). ”Yang pasti, belum bisa diputuskan sekarang karena sidangnya masih pertama,” tutur mantan direktur Tahanan  dan  Barang  Bukti  (Tahti) Polda Kaltim tersebut.  (sar/jay/awa/jpg)