Berkas Dilimpahkan, Bupati Pangonal Segera Disidangkan

JawaPos.com - Bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap akan segera disidang. Pangonal adalah tersangka kasus suap proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu. 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebut Jaksa KPK telah menyerahkan dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Negri (PN) Medan.

"Dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu telah dilimpahkan ke PN Medan pada Kamis, 29 November 2018," ucapnya pada awak media, Senin (3/12).

Lebih lanjut, Febri mengungkapkan, berdasar keputusan hakim, Pangonal akan menjalani persidangan pada Kamis (13/12) mendatang di PN Medan. Karena hal tersebut, saat ini Pangonal telah dipindahkan ke Rutan Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara. 

"Sesuai dengan penetapan hakim, rencana akan disidangkan pada tanggal 13 Desember 2018 di PN Medan," imbuhnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Selain Pangonal ada Pemilik PT BKA Effendy Sahputra, dan Umar Ritonga (swasta) yang kini masih buron.

Pangonal diduga menerima uang dari Effendy, pemilik PT BKA sebesar Rp 576 juta dari total permintaan sebesar Rp 3 miliar. 

Tidak hanya itu, KPK juga menduga sekitar bulan Juli 2018 diduga ada penyerahan sejumlah cek dengan nilai Rp 1, 5 miliar. Namun, cek tersebut tidak dapat dicairkan.

Selain itu, KPK juga menduga uang sebesar Rp 576  juta tersebut besumber dari dana pencairan proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu.

Sebagai pihak penerima, Pangonal Harahap dan Umar Ritonga kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Effendy Saputra yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.