Digelontor Rp 88,8 Triliun, Tahun Depan Perkuat Program Keagamaan dan Pendidikan

Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengikuti rapat pembahasan anggaran 2026 di DPR (16/9) malam. (Humas Kemenag)

JawaPos.com - Tahun depan Kementerian Agama (Kemenag) masih mendapatkan anggaran yang besar. Meskipun sudah tidak mengurusi haji, hasil rapat dengan DPR, anggaran Kemenag 2026 dipatok Rp 88,8 triliun. Urusan agama dan pendidikan menjadi prioritas kementerian dengan slogan Ikhlas Beramal.

Keputusan anggaran itu dibacakan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (16/9) malam. "Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 triliun," kata politisi PKB itu.

Menag Nasaruddin bersyukur anggaran Kemenag untuk tahun depan akhirnya disepakati. Khusus terkait dengan usulan tambahan anggaran, dia mengatakan akan diutamakan untuk bidang keagamaan dan pendidikan. Kemenag juga membidangi urusan pendidikan dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi.

Untuk diketahui, pagu anggaran Kemenag 2026 sebelumnya yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar Rp 88,7 triliun. Kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14 persen dari pagu atau senilai Rp 126 miliar. Sehingga total pagu anggaran Kemenag tahun depan Rp 88,8 triliun.

Nasaruddin mengatakan penambahan alokasi anggaran itu dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama. Selain itu, untuk mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

"Kemenag berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan," jelas Nasaruddin di kantornya (17/9). Dia menegaskan kenaikan anggaran itu merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama.

Selain informasi persetujuan penambahan anggaran, Kemenag juga mengumumkan pencairan insentif untuk dosen Ma'had Aly. Tahun ini, Kemenag menyiapkan insentif bagi 670 dosen Ma’had Aly di seluruh Indonesia dengan total anggaran mencapai Rp 1,675 miliar. Ma’had Aly adalah pendidikan tinggi Islam berbasis pesantren.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menegaskan insentif itu merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi para dosen yang berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan khazanah keilmuan Islam. Dia menegaskan insentif ini bukan hanya soal bantuan finansial, tetapi bagian dari strategi jangka panjang Kemenag.

“Kehadiran negara melalui insentif ini adalah langkah strategis untuk mengokohkan posisi Ma’had Aly," katanya. Kemenag berupaya memposisikan Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam berbasis pesantren yang memiliki daya saing global.

Suyitno menjelaskan bantuan itu adalah pengakuan negara terhadap peran penting dosen Ma’had Aly dalam mentransformasikan ilmu Islam yang otentik dan kontekstual. Dia menegaskan insentif itu hanyalah salah satu instrumen. "Ke depan akan ada langkah-langkah lain yang lebih strategis,” jelasnya.

Untuk memastikan proses berjalan tertib, Direktorat Pesantren menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyaluran dan Penggunaan Dana Insentif pada 13 September 2025. Bimtek digelar secara daring melalui Zoom Meeting, diikuti para dosen penerima insentif dari berbagai Ma’had Aly.

Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said mengatakan pentingnya peran Ma’had Aly dalam ekosistem pendidikan nasional. Alumni pesantren As’adiah Sengkang Wajo Sulsel ini menyampaikan, meskipun Ma’had Aly seluruhnya berstatus swasta, kontribusinya bagi bangsa sudah sangat nyata dan tidak dapat dipandang sebelah mata.