Menteri PU Dody Hanggodo Lantik 19 Pejabat Eselon II

JawaPos.com -  Gerbong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali bergerak. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melantik 19 orang Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PU, Kamis (27/3). Pelantikan ini dalam rangka reorganisasi Kementerian PU di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Dody memberikan pesannya kepada para pejabat yang dilantik dalam mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab. “Saya percaya bahwa saudara sekalian dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Menteri Dody.

Adapun pejabat yang dilantik di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Yakni, Riono Suprapto menjabat Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Dian Irawati sebagai Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Johannes Wahju Kusumosusanto sebagai Direktur Penataan Bangunan, Anang Muchlis dalam jabatan Direktur Air Minum, Prasetyo sebagai Direktur Sanitasi, Cakra Nagara sebagai Direktur Pengembangan Kawasan Strategis dan Bisma Staniarto sebagai Direktur Kepatuhan Intern.

Untuk pejabat yang dilantik di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yakni, Essy Asiah sebagai Sekretaris Ditjen Prasarana Strategis, Usman Hermanto menjadi Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Jonny Zainuri Echsan menjabat Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Tanozisochi Lase menjadi Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya dan Agung Hari Prabowo menjabat Direktur Kepatuhan Intern.

Untuk lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PU pejabat yang dilantik yakni, Djaya Sukarno sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, I Ketut Jayada menjabat Inspektur I, Nikmatullah sebagai Inspektur II, Muhammad Rizal dalam posisi Inspektur III, Moch. Yusuf Hariagung sebagai Inspektur IV, Subaiha Kipli menjabat Inspektur V, dan Lulus Mustofa sebagai Inspektur VI.

Di sisi lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (27/3).

Wamen Diana menjelaskan pengendalian banjir perlu dilakukan baik secara struktural maupun non-struktural. Penanganan struktural melalui pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Kementerian PU, diantaranya pembangunan Bendungan Ciawi Sukamahi, Sindangheula, Pompa Sentiong, dan Sodetan Ciliwung – Kanal Banjir Timur – Kanal Banjir Barat serta pengendalian banjir pada Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, 3 Sungai Cikeas, Sungai Cileungsi, Sungai Sabi, dan Sungai Cidurian.

"Sedangkan untuk penanganan secara non struktural yang telah dilakukan Kementerian PU, antara lain pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, penertiban bangunan liar pada sempadan sungai dan sempadan irigasi, pembersihan sampah di prasarana pengendali banjir, penelusuran tanggul kritis, dan pembuatan Flood and Forecasting Early Warning System," terangnya.

Hal terpenting yang akan dilakukan adalah menyelesaikan pembangunan tanggul di DKI Jakarta yang masih menyisakan 16,5 km dan juga untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km. "Kami juga akan membangun kolam retensi di daerah aliran sungai Bekasi, Ciujung dan Cidurian serta revitalisasi situ dan danau," jelas Wamen Diana," urainya.

Kementerian PU juga telah melakukan pertemuan berbagai pihak. Hasil pertemuan tersebut menyepakati penyusunan Nota Kesepakatan Sinergi Penanggulangan Banjir di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, Penyusunan Matriks Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Penanganan Banjir Kawasan Jabodetabek, serta rencana revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk pengendalian banjir, daerah irigasi, situ, dan bendungan.

“Melalui pertemuan tersebut, kami pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dan keterpaduan penanganan banjir di Jabodetabek, terutama untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah, pembangunan tanggul, dan tata ruang wilayah,” ujarnya. (idr)