KPU Kabupaten/Kota Diminta Data Penghuni Lapas

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) sudah bersiap menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Salah satunya dengan meminta KPU kabupaten/kota mendata ulang penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas).

Komisioner Divisi Teknis KPU Jatim Choirul Anam mengatakan, hingga saat ini masih banyak penghuni lapas yang belum terdata sebagai pemilih. Selain karena ada penghuni yang keluar-masuk, identitasnya banyak tidak valid. Pasalnya, banyak penghuni lapas yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Masih banyak penghuni lapas yang tidak sesuai KTP atau KK (Kartu Keluarga). Misalnya menggunakan nama alias. Kadang nama desa asal tempat tinggal juga tidak ada. Sehingga mereka tidak terdata dalam pencatatan kependudukan,” kata Anam seusai evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim di Surabaya, Kamis (26/7).

Untuk perekaman e-KTP, KPU kabupaten/kota disarankan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat. Termasuk berkoodinasi dengan lapas masing-masing. Dengan begitu, KPU bisa meminta data riil by name by address.

Berdasarkan data, Jatim memiliki 31 lapas. Dari jumlah tersebut, mayoritas data penghuni tidak komplet. Hasil pendataan KPU Jatim untuk Pilgub Jatim misalnya. Ada 23.000 pemilih yang terdaftar di lapas. Namun hanya sekitar 15.000 pemilih yang memenuhi syarat.

“Boleh jadi jumlah ini berubah lagi pada Pemilu 2019. Karena itu harus ada perekeman lagi. Terutama untuk para penghuni lapas yang masih bertahan hingga April 2019, saat Pemilu berlangsung,” terangnya.

Sementara pada Pemilu 2019, daftar pemilih (DPT) di Jatim diprediksi mencapai 30.596.866 jiwa. Jumlah tersebut adalah hasil penjumlahan dari DPT Pilgub Jatim dan tambahan pemilih pemula.