JawaPos Radar

DPS Pemilu 2019 di DKI Jakarta Disengketakan

15/08/2018, 06:22 WIB | Editor: Yusuf Asyari
DPS Pemilu 2019 di DKI Jakarta Disengketakan
Lembaga Advokasi DPD Partai Gerindra DKI mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik (KIP). (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com – Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 di DKI Jakarta dinilai masih bermasalah. Lembaga Advokasi DPD Partai Gerindra DKI mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik (KIP).

Hal yang disengketakan terkait enam angka terakhir Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada DPS yang dibintangkan.

Ketua Lembaga Advokasi DPD Partai Gerindra DKI Yupen Hadi menyatakan, pihaknya keberatan tidak adanya informasi soal Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Sebab, NIK dan NKK tidak ditampilkan secara utuh oleh KPU DKI.

Menurut dia, aneh jika NIK dan NKK yang telah ditutup atau diganti sebanyak enam digit terakhir hanya diberikan tanda bintang. "Kami curiga dengan penyelenggara pemilu. Ada apa kok ditutup? Kami duga ada rencana kecurangan," jelas Yupen, Selasa (14/8).

Pihaknya mengaku keberatan dengan Pasal 27 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih. Bunyinya, salinan DPSHP yang diberikan tidak menampilkan informasi NIK dan Nomor KKP secara utuh.

Padahal, menurutnya, standar NIK atau NKK adalah 16 digit. "Kami sangat keberatan. Makanya, kami sengketakan. Kami minta dibuka," tegas Yupen.

Dia kembali menduga KPU DKI tak memiliki itikad baik untuk membuka angka yang dibintangkan. Pihaknya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KIP agar tidak ada data yang ditutupi. Sebab, data pemilih merupakan mahkota pemilu.

"Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang admistrasi kependudukan menyatakan, NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik," bebernya.

Koordinator Data dan Saksi DPD Gerindra DKI Ahmad Sulhy menambahkan, sidang akan segera digelar KIP. Nantinya, diharapkan bisa menjadi rujukan KPU DKI untuk mengeluarkan fatwa membuka DPSHP secara utuh.

"Gerindra DKI, tidak akan pernah bosan lakukan analisis DPSHP sampai data pemilih sempurna," tegasnya dengan nada tinggi.

(yuz/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up