Menjaga Daya Beli

AWAL pekan lalu angin sejuk berembus dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS). Rilis angka inflasi yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar. Hasilnya menggembirakan. Inflasi sepanjang 2016 berhasil dijinakkan di angka 3,02 persen. Itu adalah angka inflasi terendah sejak 2010.

Sebagai negara yang motor utama pertumbuhan ekonominya digerakkan konsumsi rumah tangga, rendahnya inflasi memang menggembirakan. Artinya, dengan harga yang lebih terjangkau, daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa makin kuat. Apalagi, selama ini inflasi tinggi dianggap sebagai momok ekonomi Indonesia. Selain karena menggerogoti daya beli, juga membuat suku bunga perbankan tak kunjung turun. Itu memberatkan sektor riil.

Tapi, kita tak boleh terlena. Sebab, jika dilihat dari perspektif yang berbeda, rendahnya inflasi tersebut justru alarm bahaya. Mengapa? Sebab, inflasi rendah bisa jadi bukan karena pemerintah sukses menekan lonjakan harga, melainkan karena sisi permintaan (demand) masih lemah.

Logikanya, kalau permintaan sedikit, sementara supply (penawaran) tetap atau justru bertambah, harga pasti akan turun atau setidaknya stagnan. Artinya, daya beli masyarakat memang masih lemah. Akibatnya, meski pemerintah telah menggelontorkan dana besar-besaran untuk belanja infrastruktur, pertumbuhan ekonomi 2016 diperkirakan hanya bisa menyentuh kisaran 5,0 persen.

Tentu, kita tak boleh menafikan upaya pemerintah dalam meredam gejolak harga pangan. Misalnya, melalui operasi pasar besar-besaran. Strategi itu cukup berhasil untuk komoditas seperti beras. Namun, untuk komoditas lain seperti daging sapi yang harganya masih sering nangkring di kisaran Rp 120 ribu per kilogram, pemerintah butuh kerja lebih keras. Apalagi untuk komoditas lain seperti cabai yang harganya kian pedas.

Karena itu, jika tahun ini pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kuncinya adalah menjaga daya beli masyarakat. Sayang, tantangan berat langsung menghadang pada awal tahun ini. Dua kebijakan, yakni kenaikan tarif listrik untuk 18,9 juta pelanggan listrik berdaya 900 volt ampere (VA) dan kenaikan tarif pengurusan administrasi sepeda motor/mobil, jelas akan mereduksi daya beli masyarakat.

Pelanggan listrik 900 VA dan pemilik kendaraan bermotor adalah representasi kelas menengah yang selama ini memegang peran penting dalam instrumen konsumsi rumah tangga. Kelompok itulah yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, untuk menjaga daya beli dan momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus bergerak cepat, secepat saat memutuskan kenaikan tarif listrik dan biaya administrasi kendaraan bermotor.

Caranya? Banyak. Misalnya, mempercepat realisasi penyerapan anggaran, khususnya belanja modal, sejak awal tahun. Itu penting agar perputaran uangnya segera sampai ke tangan masyarakat. Cara lain, tekan biaya logistik. Tol laut adalah ide bagus. Ditambah lagi, tahun ini pemerintah akan merilis program tol udara. Itu juga ide bagus. Namun, agar ide-ide bagus tersebut bisa memberikan dampak riil ke ekonomi, eksekusinya di lapangan juga harus sebagus gagasannya.

Memberantas pungutan liar (pungli) di sektor logistik juga ide bagus. Operasi tangkap tangan terhadap oknum-oknum pelaku pungli di pelabuhan atau jembatan timbang layak diapresiasi. Namun, aksi tangkap tangan itu sepertinya hanya marak saat awal pembentukan Satgas Bersama (Saber) Pungli. Apakah berarti kini sudah tidak ada pungli? Mustahil.

Karena itu, tim Saber Pungli harus bergerak lebih cekatan untuk mengendus pungli-pungli lain yang memicu ekonomi biaya tinggi. Tentu, masih banyak strategi lain yang bisa dijalankan. Pemerintah pun pasti sudah punya program-program bagus untuk menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Kuncinya, bagaimana program-program itu bisa sukses dieksekusi. Itu memang butuh kerja keras. Jadi, selamat kerja, kerja, kerja. (*)