Belajar dari Pilgub DKI

Pilgub DKI Jakarta yang begitu menguras energi memang sudah berakhir. Dua pasangan calon yang berkompetisi juga telah bertemu. Bersepakat menjaga kondusivitas. Transisi kepemimpinan di ibu kota hampir dipastikan tanpa riak yang mengganggu.

Rampungnya pencoblosan Pilgub DKI Jakarta menandai tuntasnya rangkaian pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017. Meski, hasil akhir di ibu kota masih menunggu keputusan resmi KPUD.

Kini hajatan serupa sudah di depan mata. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar pemungutan suara pilkada serentak tahun depan pada 27 Juni 2018. Rencananya, pilkada serentak itu diikuti 171 daerah.

Dengan asumsi pemungutan suara dilangsungkan Juni, tahapan awal diprediksi berlangsung pada Oktober. Saat itulah hiruk pikuk pesta demokrasi lokal dimulai.

Mengacu pada jadwal yang dirilis KPU, ada 17 provinsi yang akan mengikuti pilkada serentak 2018. Tiga di antaranya di Jawa. Yakni, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ada pula provinsi lain seperti Bali, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Papua.

Kita tidak bisa memastikan bahwa pilkada rasa pilpres seperti yang terjadi di Jakarta saat ini akan terulang pada 2018. Namun, kita juga tidak dapat menjamin tidak ada yang seheboh seperti di ibu kota sekarang.

Masing-masing daerah memiliki karakteristik. Terutama dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Setiap partai politik pun sudah memiliki pemetaan mana daerah yang menjadi basis suara mereka.

Namun, pelaksanaannya yang hanya berjarak setahun dengan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) bakal membuat berbeda. Partai-partai tentu sudah menyiapkan fondasi menyongsong pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Apalagi, pileg dan pilpres 2019 digelar serentak. Partai harus bersiap sejak awal. Atau dengan kata lain, tidak ada alasan bagi partai untuk menunda menentukan mitra koalisi sembari menunggu perolehan suara dan kursi di parlemen.

Itulah yang bakal membuat pilkada 2018 tidak akan kalah seru jika dibandingkan dengan Pilgub DKI yang baru saja usai. Bahkan, bukan tidak mungkin terjadi lagi pilkada rasa pilpres jilid II. Meski dalam tensi yang lebih rendah.

Karena itulah, kita sudah sepatutnya belajar dari apa yang terjadi selama perhelatan Pilgub DKI yang melelahkan. Sentimen-sentimen intoleransi yang sempat terbangun tidak boleh ada lagi.

Sebaliknya, Pilgub DKI harus menjadi momentum dalam proses pematangan kehidupan bernegara. Kualitas demokrasi pun harus terus meningkat. Semoga. (*)