Oknum Petugas Pakai Foto AI untuk Laporan JAKI, DPRD Desak Pemprov DKI Beri Sanksi Keras

JawaPos.com - Kasus penggunaan foto Artificial Intelligence (AI) dalam laporan aplikasi JAKI memicu reaksi keras dari DPRD DKI Jakarta. Tindakan oknum petugas yang diduga memanipulasi laporan pekerjaan tersebut dinilai mencederai integritas pelayanan publik di Jakarta.

Penggunaan teknologi AI yang seharusnya mempermudah pekerjaan justru disalahgunakan oleh oknum petugas lapangan Pemprov DKI Jakarta. Modus laporan palsu menggunakan foto hasil rekayasa kecerdasan buatan ini ditemukan dalam penyelesaian aduan warga di aplikasi JAKI.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Kevin Wu menuturkan, tindakan tersebut bukan sekadar inovasi yang keliru, melainkan bentuk penyalahgunaan teknologi yang fatal.

Baca Juga:Iran Tegaskan Selat Hormuz Dibuka Jika Kerugian Perang Dibayar

"Yang pertama, saya merasa prihatin ya bahwa ketika dugaan ini benar, maka sangat disayangkan ada penggunaan aplikasi teknologi yang harusnya bisa produktif bagi pekerjaan tetapi disalahgunakan seperti ini," ujar Kevin Wu, Senin (6/4).

Budaya 'Asal Bapak Senang' (ABS) Kembali Muncul

Kevin menyoroti bahwa tindakan manipulatif ini mencerminkan mentalitas lama yang berbahaya bagi profesionalitas birokrasi, yaitu budaya 'Asal Bapak Senang' atau ABS. Alih-alih menyelesaikan masalah warga di lapangan, oknum petugas justru memilih jalur pintas digital.

"Tentu ini menjadi suatu peringatan, suatu hal yang sangat kita sayangkan jikalau para petugas di lapangan menggunakan cara-cara seperti itu. Bukannya menyelesaikan pekerjaan, tetapi AI malah digunakan untuk laporan yang sifatnya asal bapak senang," sambungnya.

Baca Juga:Cara Mudah Daftar Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan, Ikuti Langkahnya!

Ia mendesak agar Pemprov DKI Jakarta tidak tinggal diam. Sanksi berat harus dijatuhkan agar praktik serupa tidak menular ke petugas lainnya dan menjadi preseden buruk di masa depan.

Menurutnya, integritas adalah modal utama pelayan masyarakat. Laporan kosong atau manipulatif hanya akan merusak reputasi Pemprov DKI Jakarta di mata warga.

"Para pelayan masyarakat jangan sampai bersifat manipulatif, menggunakan laporan bohong, laporan kosong, padahal kenyataannya belum dikerjakan," terusnya.