Anggaran Subsidi Transjakarta 2026 Turun Jadi Rp 3,7 Triliun, Dishub DKI: Hanya Cukup 9 Bulan

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan besaran subsidi atau Public Service Obligasi (PSO) untuk Transjakarta dalam APBD 2026 sebesar Rp 3,75 triliun. Angka ini merosot tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,1 triliun.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, alokasi dana tersebut diperkirakan tidak akan menutup operasional selama satu tahun penuh.

"Kemarin kita mengalami efisiensi, karena ada pemotongan DBH kurang Rp 15 triliun, sehingga untuk anggaran Transjakarta maupun MRT dan LRT itu belum bisa full (satu tahun) diakomodir dalam APBD," ujar Syafrin di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1).

Syafrin melanjutkan, dalam perhitungannya, anggaran tersebut hanya mampu mencover layanan Transjakarta selama sembilan bulan. Artinya, anggaran yang ada saat ini diprediksi hanya akan bertahan dari bulan Januari hingga September 2026 saja.

"Untuk Transjakarta sendiri, kami perhitungkan itu baru bisa meng-cover sekitar 9 bulan," ucapnya.

Kondisi ini bukan tanpa alasan. Pemangkasan anggaran ini merupakan dampak dari berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta yang mencapai Rp 15 triliun.

Akibatnya, postur APBD 2026 yang awalnya diproyeksikan menyentuh angka Rp 95 triliun, harus dipangkas menjadi sekitar Rp 80 triliun. Hal ini memaksa Pemprov DKI melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor, termasuk transportasi.

Meski begitu, kata Syafrin, pihaknya akan kembali mengajukan penambahan subsidi pada APBD Perubahan 2026.

"Oleh sebab itu untuk triwulan keempat, itu nanti kita harapkan bisa ditutupi dari pembahasan APBD Perubahan nantinya," terangnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Joga menyebutkan bahwa angka ideal sebenarnya jauh di atas plafon saat ini.

"Nah, di 2026, idealnya kalau layanan Transjakarta sama dengan di 2025, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4,8 triliun. Sementara akibat efisiensi anggaran di APBD 2026, itu disepakati di angka Rp 3,7 triliun," ungkap Nirwono.