Dirut Food Station Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan, Pramono Anung Terima Pengunduran Diri Karyawan Gunarso

JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) PT Food Station Tjipinang Jaya Karyawan Gunarso bersama dua orang lainnya sudah menjadi tersangka kasus beras oplosan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa dirinya telah menerima pengunduran diri dari Gunarso pada Jumat (1/8). Dia menyebut, pengunduran diri itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tersangka. 

Berdasar keterangan resmi yang dikutip pada Sabtu (2/8), surat pengunduran diri Gunarso disampaikan langsung melalui sekretaris daerah DKI Jakarta dan telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

”Sambil menunggu surat penetapan resmi dari kepolisian, saya sudah menerima laporan terkait surat pengunduran diri dari direktur utama PT Food Station. Ini adalah bentuk tanggung jawab pribadi yang kami hargai. Pemerintah Provinsi DKI tetap mendukung proses hukum berjalan dengan baik dan transparan,” kata Pramono dalam keterangan tersebut. 

Orang nomor satu di Jakarta itu menyampaikan bawa kasus yang digarap oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri tersebut merupakan momentum untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh BUMD Jakarta. Dia meminta seluruh jajaran direksi BUMD mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.

”BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa seluruh layanan distribusi pangan masyarakat tetap berjalan normal meski sejumlah pejabat Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan. Pramono menegaskan bahwa hal itu merupakan yang utama. Sebab, Food Station memegang peranan yang besar dalam urusan pangan. 

”Yang paling penting adalah layanan publik tidak boleh berhenti. Distribusi pangan strategis tetap harus berjalan lancar, karena ini menyangkut kepentingan jutaan warga Jakarta,” tandasnya.