Realisasi Keuangan Jakarta 2024 Tembus Rp 72 Triliun, Wagub Rano Karno Jelaskan Penggunaannya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno bersama Wakil Ketua DPR DKI Jakarta, Ima Mahdiah. (Istimewa)

JawaPos.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 tercatat nyaris menyentuh Rp 73 triliun.

Hal ini diungkap langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/6).

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 72,95 triliun atau 97,34 persen dari target sebesar Rp 74,94 triliun,” ujar Wagub Rano.

Pendapatan tersebut terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hingga pendapatan transfer yang sah.

Tak hanya pendapatan, realisasi belanja daerah pun tercatat cukup tinggi. Realisasi belanja daerah 2024 mencapai Rp70,01 triliun atau 92,09 persen dari total anggaran.

Dana itu digunakan untuk belanja operasional, seperti gaji pegawai, jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, hingga bantuan keuangan antarpemerintah daerah.

“Belanja daerah juga dialokasikan untuk berbagai program prioritas, seperti penanggulangan banjir, akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan percepatan penurunan stunting,” papar Wagub Rano.

Selain itu, ia menegaskan bahwa anggaran juga digelontorkan untuk mengatasi kemacetan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di ibu kota.

Dari sisi pembiayaan daerah, realisasi penerimaan mencapai Rp 9,34 triliun, dengan Rp 6,54 triliun di antaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2023.

Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp7,84 triliun, yang digunakan untuk penyertaan modal ke BUMD strategis milik Pemprov.

“BUMD yang menerima penyertaan modal antara lain PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI, PT MRT Jakarta, dan PT Penjamin Kredit Daerah. Adapun Silpa TA 2024 sebesar Rp 4,43 triliun,” ungkapnya.

Jakarta juga mencatat kekuatan aset luar biasa. Neraca daerah menunjukkan nilai aset mencapai Rp 745,95 triliun, dengan kewajiban sebesar Rp 18 triliun.

Ekuitas Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2024 pun mengesankan, yaitu sebesar Rp 727,95 triliun. Sementara arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan tercatat Rp 2,12 triliun sepanjang tahun 2024.

“Kami berharap Dewan dapat membahas lebih lanjut dan memberikan persetujuan terhadap Raperda ini agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” imbuh Wagub Rano.