Penculikan Malika, Komnas PA Minta Heru Prioritaskan Perlindungan Anak

JawaPos.com - Kasus penculikan yang menimpa Malika Anastasya, 6, mesti jadi pembelajaran yang berharga untuk Pemprov DKI Jakarta. Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk juga memprioritaskan perlindungan anak di Ibu Kota.

"Harus ada prioritas bagaimana menangani gerakan-gerakan perlindungan anak yang berbasis masyarakat, berbasis keluarga, berbasis kepentingan anak," ujar Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat dihubungi wartawan, Selasa (10/1).

Eksploitasi dan kekerasan yang terjadi pada Malika beberapa waktu lalu, kata Arist, seharusnya membuat Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono lebih serius untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran terhadap anak.

"Jadi kehadiran Pemprov DKI itu harus memprioritaskan bagaimana melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi yang sangat menakutkan sekarang ini," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) menyatakan bahwa DKI Jakarta tak pantas diberi predikat Pelopor Layak Anak. Hal itu lantaran masih banyak indikator yang belum dipenuhi untuk Ibu Kota menyandang predikat tersebut.

"Faktanya DKI Jakarta tidak bisa memenuhi kriteria apa yang disebut dengan Kota Layak Anak," ujar Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat dihubungi wartawan, Selasa (10/1).

Ia menyebut bahwa catatan akhir Komnas PA sampai tahun 2022 angka kekerasan dan pelanggaran terhadap anak terus meningkat. Bahkan, jumlah anak jalanan juga terus meningkat.

"Anak-anak yang terpaksa hidup di rumah-rumah bordir seperti di Jakarta Utara dan apartemen-apartemen itu juga banyak terjadi dan penanganannya belum signifikan," paparnya.

Belum lagi dengan anak-anak yang terpaksa hidup di jalanan, baik sebagai pemulung, peminta-minta atau pengamen, kata Arist sampai hari ini belum berhenti.

"Kemudian kita dikejutkan dengan kasus penculikan Malika, lalu kemudian di Jakarta Timur ada anak remaja yang berkenalan dari media sosial lalu sampai hari ini tidak kembali lagi," urainya.

"Secara tegas predikat Jakarta sebagai Kota Ramah anak itu harus dievaluasi, tidak patut disematkan," tegasnya. (*)