Entaskan Kemiskinan, Bima Arya Dukung Inpres BPJAMSOSTEK

JawaPos.com - Belum lama Presiden RI, Joko Widodo telah menandatangani Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Adanya Inpres tersebut seluruh kepala daerah diminta untuk memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya tanpa terkecuali pekerja rentan dan pegawai pemerintahan Non-ASN.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto menyebut Inpres ini berkomitmen untuk melindungi tenaga kerja, baik formal, nonformal, rentan hingga pegawai pemerintah non ASN. Untuk itu, pihaknya menyambut baik Inpres tersebut.

“Kami akan mensosialisasikan substansi Inpres ini ke seluruh anggota, karena ini merupakan landasan bagi kita,” kata pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor, Kamis (8/4).

Bima mengaku pihaknya akan melakukan perencanaan penganggaran, komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan ini bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk mensosialisasikan ke masyarakat luas terutama segmen pekerja. Disinggung mengenai upaya mendorong kepesertaan khususnya pekerja rentan, Bima sudah berkomunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam menyusun Peraturan Daerah.

“Saya sudah meminta untuk disusun regulasinya, dan sudah dikomunikasikan dengan dewan agar segera disusun Perda, karena sudah ada Inpresnya. Semua akan kita lakukan, karena ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” terangnya.

Diketahui, dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tersebut memang ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, Zainudin menjelaskan, pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait program ini serta manfaatnya bagi masyarakat. “Kami juga akan berkolaborasi dan menjaring partnership. Kita tidak bisa sendiri, ada tiga pihak yang bakal kita gandeng. Yaitu, pemerintah, pengusaha dan teman-teman serikat pekerja,” terangnya.

Ke depan, lanjut Zainudin, pihaknya akan melakukan komunikasi serta menggerakan tim dari pusat dan daerah agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah di masing-masing daerah. “Karena pimpinan daerah merupakan sosok pengambil kebijakan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, salah satunya jaminan sosial,” jelasnya.

Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK, Asep Rahmat Suwandha berharap, apa yang akan dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus Apeksi ini mampu menjadikan Kota Bogor sebagai barometer pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjadi contoh bagi pemerintah kota lainnya di Indonesia.

“Sebagai badan penyelenggara tentunya kami akan melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kami, tujuan Inpres ini sangat mulia untuk kesejahteraan seluruh pekerja,” kata Asep.

Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Rawamangun, Aland Lucy Patitty menambahkan pihaknya menyambut baik Inpres Nomor 2 tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dan akan mengawal intruksi Presiden tersebut.

Dikatakan Lucy, sosialisasi akan terus digencarkan ke seluruh Kepala Daerah dan Jajaran Dinas di Kota Jakarta khususnya wilayah Rawamangun. Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja. "Kami akan mendukung penuh Inpres ini dan seluruh jajaran. Kami juga siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan amanah jaminan sosial ketenagakerjaan," tutupnya.