Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 24 Januari 2025 | 02.35 WIB

Program 4 Hari Kerja di Jakarta Bukan Prioritas Pramono-Rano, Tapi Baik Untuk Dipertimbangkan

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, program sekolah swasta gratis hanya dikhususkan bagi kalangan tidak mampu. (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri) - Image

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, program sekolah swasta gratis hanya dikhususkan bagi kalangan tidak mampu. (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)

JawaPos.com - Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno Ima Mahdiah menyatakan, usulan 4 hari kerja di Jakarta bukanlah usulan tim transisi. Usulan itu disampaikan oleh Nirwono Joga dalam kapasitasnya sebagai Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti saat diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta. Bukan sebagai anggota tim transisi bidang kebijakan publik.
 
“Kami di Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan 4 hari kerja. Pandangan tersebut adalah hasil diskusi akademis yang disampaikan oleh Pak Nirwono Joga sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota tim transisi,” ujar Ima, Kamis (23/1).
 
Politikus PDIP itu menilai, usulan tersebut sebaiknya dipahami sebagai gagasan akademis yang ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.
 
 
Ima menegaskan, tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
 
“Fokus tim transisi saat ini adalah mempersiapkan langkah-langkah konkret agar pemerintahan baru dapat langsung bekerja sejak hari pertama menjabat. Program prioritas kami mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik,” katanya.
 
Meski begitu, Ima mengapresiasi usulan yang disampaikan Nirwono. Apalagi, kebijakan serupa telah diterapkan di beberapa negara maju untuk meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat.
 
“Saya melihat usulan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh seluruh stakeholder, tetapi tentu memerlukan kajian yang komprehensif dan melihat konteks Jakarta. Untuk saat ini, kami tegaskan kembali bahwa itu bukan bagian dari agenda tim transisi Pramono-Rano,” tuturnya.
 
Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga sebelumnya mengungkapkan, saat ini terdapat tren pengurangan hari kerja menjadi empat hari setiap minggunya.
 
 
Ia menilai, kebijakan itu sangat cocok diterapkan di Jakarta. Apalagi, saat puncak musim hujan ataupun kemarau.
 
"Pada saat puncak musim hujan laporan BMKG, BNPB, Jakarta akan banjir. Maka solusi paling benar adalah diliburkan. Begitu juga pada puncak-puncak musim kemarau misalnya, polusi udara tertinggi," ujarnya.
 
Meski begitu, kata Nirwono, hal itu masih perlu dikaji lebih mendalam. Apakah nantinya akan tetap menerapkan work from home (WFH) atau libur sepenuhnya.
 
"Artinya ini perlu ketegasan juga dalam kajian itu. Tapi, konsep ini sudah ditetapkan di kota-kota Skandinavia dan sebagian besar kota di Eropa yang ternyata tidak mengurangi produktivitas dan justru memperbaiki mental health, salah satunya bisa istirahat bersama keluarga, bisa istirahat dari kejenuhan kota, itu salah satunya adalah libur tadi," ucapnya.
 
 
 
Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore