Urai Kemacetan, DPRD Usul Pemprov DKI Batasi Kepemilikan Kendaraan

JawaPos.com - Dalam rangka mengurai kemacetan di Jakarta, Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Taufik Zoelkifli mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatasi warga Jakarta membeli kendaraan bermotor.

Hal itu disampaikan Taufik dalam rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta yang turut dihadiri jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurutnya, pembatasan tersebut bisa menjadi satu siasat guna mengurai kemacetan yang terjadi di Ibu Kota.

“Saya mengusulkan juga ada dimasukkan satu aturan apakah bisa dimasukkan aturan di mana keluarga Jakarta atau yang ber-KTP Jakarta, itu maksimal punya kendaraan berapa atau satu KTP Jakarta punya kendaraan berapa,” ujarnya di Gedung DPRD DKI , Senin (3/10).

Seperti yang diketahui, Dishub DKI Jakarta tengah merumuskan kebijakan push dan pull strategy guna mengendalikan masalah akut kemacetan di Jakarta. Di antara caranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan ganjil genap, uji rekayasa lalin, kebijakan work from home, zona rendah emisi, dan manajemen tarif parkir.

Oleh karena itu, Anggota Komisi B itu menuturkan, usulan pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor ini bisa dirumuskan dalam push strategy Dishub DKI tersebut untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

“Push-nya itu apakah bisa dimasukkan satu aturan bagaimana kalau engga salah kan kemarin 10 tahun usia kendaraan (dihapus) nah ini (aturan maksimal jumlah kepemilikan) apakah bisa diterapkan? Itu aja,” tegasnya.

Dengan diberlakukannya pembatasan memiliki kendaraan tersebut, ia berharap warga Jakarta jadi terdorong menggunakan transportasi umum. Sehingga, Pemprov DKI perlu menuntaskan terlebih dahulu program pull strategy agar siap ketika akan digunakan.

“Saya kira itu juga untuk tenggang rasa untuk orang-orang yang belum memiliki mobil dan juga mendorong mereka untuk menggunakan transportasi publik. Saya kira bisa efektif kalau dilakukan dengan baik, jadi emisi udara berkurang,“ tandasnya.

Sebelumnya, diketahui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut bahwa biang kerok kemacetan di Jakarta saat ini adalah karena menjamurnya pengendara roda dua dan proyek-proyek konstruksi MRT dan LRT.

Syafrin mengatakan, saat ini ada 12 juta kendaraan roda dua yang beroperasi tiap hari di ruas jalan ibu kota. Hal itu tentunya membuat kemacetan terjadi di Jakarta, apalagi pada waktu pagi dan sore hari ketika jam berangkat dan pulang kerja.

"Tentu ini menjadi tantangan sendiri karena pada saat di jalan sering kali kepadatan sepeda motor bisa mengoperasi seluruh ruangan lalin," katanya kepada wartawan, Kamis (29/9).