Ini Dalih Pemprov DKI setelah Gagal Penuhi Target Rumah DP Rp 0

JawaPos.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan alasan tidak terpenuhinya janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membangun sebanyak 232.214 unit rumah DP Rp 0. Ia menjelaskan, tidak terpenuhinya target tersebut adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hingga dua tahun.

"Kita katakan dua tahun nol (pembangunan), ya. Dua tahun itu kan hampir tidak dikerjakan. Kita tidak mampu mengerjakan apa-apa karena Covid-19," katanya kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).

Setelah target tersebut akhirnya tidak tercapai, akhirnya Pemprov DKI menurunkan target pembangunan rumah DP Rp 0. Berdasarkan data dari rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022, rumah DP Rp 0 ditargetkan terbangun sebanyak 232.214 unit. Lalu, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, Pemprov DKI menurunkan targetnya menjadi 9.081 unit. "Kenapa itu diturunin? Rasional itu. Waktu perencanaan, pembangunan kita tahun ini, segini. Ternyata dua tahun ini absen, kan enggak ada sama sekali," ujarnya.

Marullah mengatakan bahwa sepanjang tahun 2017-2022, Pemprov DKI telah membangun 2.313 unit Rumah DP Rp 0. Oleh karena itu, Marullah meyakini pihaknya akan mampu menyelesaikan target pembangunan dengan total 9.081 unit sampai tahun 2026. "Rasanya sih optimis, mudah-mudahan jadi," imbuhnya.

Untuk diketahui, kelanjutan pembangunan Rumah DP Rp 0 tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026. Berdasarkan isi RPD, Anies menjabarkan sejumlah upaya untuk mendukung kebijakan pelaksanaan DP Rp0. Di antaranya adalah pengadaan tanah melalui kewajiban pihak ketiga, kerjasama business to business, BUMN, BUMD, Swasta.

Selain itu, diadakannya juga penganggaran dana fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kemudian, kebijakan batasan harga jual rumah untuk masyarakat yang mengakses fasilitas pembiayaan pemilikan Rumah. Lalu, kerja sama dengan bank pelaksana penyaluran kredit atau fasilitas pembiayaan pemilikan rumah, dan pembentukan Badan Layanan Umum Daeerah (BLUD) yang bertugas mengelola dana perumahan program DP 0 Rupiah.

"Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan Swasta/BUMN," tulis Anies dalam dokumen RPD. (*)