Pendapatan Rp12 Triliun, Pajak Nol: Model Bisnis Adani di Tambang Australia Disorot Dunia

JawaPos.com — Tambang batu bara Carmichael milik konglomerasi India Adani mencatat pendapatan AUD 963,5 juta atau sekitar Rp12,18 triliun dalam periode 12 bulan hingga 31 Maret 2026, tetapi tidak membayar pajak perusahaan di Australia. Setelah memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran logistik terkait, operasi tambang di Queensland itu justru membukukan kerugian AUD 340,6 juta.

Kasus ini menyoroti persoalan lebih luas mengenai struktur korporasi dan penerimaan negara dari eksploitasi sumber daya alam. Dilansir dari The Guardian, Senin (3/8/2026), analisis laporan keuangan menunjukkan Carmichael belum pernah membayar pajak perusahaan sejak mulai beroperasi pada 2021.

Temuan tersebut kontras dengan janji Adani sebelumnya bahwa proyek itu akan mengalirkan miliaran dolar dalam bentuk pajak dan royalti ke perekonomian Queensland. Dalam periode yang sama, Adani Mining membayar AUD 58 juta royalti kepada pemerintah dan AUD 33,1 juta kepada pihak berelasi. Royalti merupakan pembayaran kepada pemerintah atas hak perusahaan mengekstraksi sumber daya mineral milik negara.

Persoalan kemudian mengarah pada struktur keuangan perusahaan. Tim Buckley, mantan bankir investasi sekaligus direktur Climate Energy Finance, menilai struktur Adani membuat perusahaan dapat terhindar dari pajak perusahaan di Australia. “Ini adalah contoh sempurna mengapa Australia membutuhkan aturan baru yang memastikan entitas asing memiliki struktur permodalan yang masuk akal,” ujar Buckley. Dia mendukung perubahan aturan yang membatasi besarnya pengurangan biaya untuk mengurangi kewajiban pajak.

Kontroversi Carmichael sendiri bermula sejak persetujuan proyek di Galilee Basin, Queensland tengah, yang mendapat penolakan keras karena kekhawatiran lingkungan dan perluasan pertambangan batu bara termal. Kelompok industri pendukung Adani sebelumnya menyatakan proyek tersebut dapat membantu membiayai sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur selama “hampir satu abad” melalui pajak dan royalti. Tidak adanya pajak perusahaan sejak 2021 kini kembali memunculkan pertanyaan mengenai manfaat fiskal proyek tersebut.

Adani membantah adanya persoalan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Operasi Carmichael juga menyediakan pekerjaan langsung bagi lebih dari 1.400 warga Queensland pada tahun keuangan terakhir. “Kami sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan dan royalti kami kepada pemerintah negara bagian dan pemerintah federal, dan hasil laba serta pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan kami ditentukan sesuai standar akuntansi Australia dan Undang-Undang Korporasi,” kata juru bicara Adani Mining.

Kondisi pasar batu bara turut memberi konteks. Carmichael mulai beroperasi ketika harga batu bara berada dalam periode menguntungkan bagi penambang. Invasi Rusia ke Ukraina mendorong harga energi global melonjak pada 2022, sementara gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah kini turut menopang harga batu bara. Dengan demikian, persoalan pajak muncul ketika kondisi pasar belum sepenuhnya merugikan industri tersebut.

Sorotan juga meluas ke North Queensland Export Terminal, pelabuhan yang dikendalikan Adani dan sebelumnya dikenal sebagai Abbot Point. Fasilitas itu mencatat pendapatan AUD 356,6 juta dalam periode pelaporan terakhir, tetapi tidak membayar pajak perusahaan. Berbagai biaya operasional membuat terminal tersebut membukukan kerugian AUD 6,8 juta.

Mark Smith, CEO North Queensland Export Terminal, mengatakan hasil keuangan tersebut mencerminkan karakter bisnis infrastruktur yang membutuhkan modal besar. “Terminal ini memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan Queensland dan kami tetap berfokus memberikan layanan ekspor yang aman, andal, dan efisien bagi para pelanggan,” ujarnya. Pernyataan itu menegaskan posisi perusahaan bahwa hasil pajak ditentukan oleh kondisi keuangan dan standar yang berlaku.

Kasus Adani pada akhirnya memperlihatkan persoalan yang melampaui satu tambang. Ketika perusahaan global memperoleh pendapatan besar dari sumber daya alam, persoalannya bukan hanya seberapa banyak komoditas diekspor, tetapi juga berapa besar nilai ekonomi yang kembali kepada negara tempat sumber daya tersebut dieksploitasi. Carmichael menunjukkan bagaimana struktur biaya, transaksi pihak berelasi, dan aturan pajak dapat menentukan pembagian manfaat antara korporasi global dan kepentingan publik.