Kantor Keamanan Daring Australia Gugat Telegram atas Tuduhan Sebarkan Konten Terorisme

JawaPos.com - Regulator keamanan daring Australia, menyatakan telah mengambil langkah hukum terhadap platform pesan Telegram. Hal ini dilakukan karena platform tersebut dinilai gagal mendeteksi dan segera menghapus video yang mempromosikan terorisme.

Dilansir dari Antara pada Kamis (30/7), kantor Komisioner eSafety menyatakan dalam sebuah keterangan bahwa Telegram gagal menghapus materi yang mempromosikan terorisme, termasuk video eksekusi oleh teroris, selama hingga tiga pekan setelah menerima laporan dari pengguna di Australia, serta tidak menghapus akun-akun yang bertanggung jawab atas penyebaran materi tersebut.

Regulator tersebut juga menuduh bahwa aplikasi pesan terenkripsi itu gagal menindak materi promosi terorisme yang tersebar luas, termasuk video penembakan di masjid Christchurch pada 2019 dan penembakan massal di Buffalo, New York, pada 2022.

Menurut kantor tersebut, materi-materi tersebut tetap ada di Telegram selama hampir tiga bulan sebelum akhirnya dihapus.

Baca Juga:Pendiri Telegram Pavel Durov Terancam Penjara Seumur Hidup di Rusia

Telegram dapat dikenai sanksi perdata hingga sebesar 54,6 juta dolar Australia (sekitar Rp688,5 miliar) karena gagal mematuhi Undang-Undang Keamanan Daring Australia, ungkap regulator tersebut.

Media setempat melaporkan bahwa Telegram menepis tuduhan tersebut dan menyatakan akan melawan gugatan tersebut di pengadilan.