Fukushima Berjuang Lestarikan Jejak Bencana Nuklir 2011, Terkendala Akses dan Biaya

JawaPos.com – Berbagai komunitas di Prefektur Fukushima terus berupaya melestarikan bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa bumi, tsunami, dan kecelakaan nuklir pada 2011. Bangunan tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi generasi mendatang mengenai besarnya dampak bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jepang.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (22/7), upaya pelestarian itu semakin berkembang meski masih menghadapi banyak kendala. Pembatasan akses ke lokasi dan tingginya biaya renovasi menjadi tantangan utama untuk membuka situs-situs tersebut bagi masyarakat luas.

Bencana berkekuatan magnitudo 9,0 mengguncang timur laut Jepang pada 11 Maret 2011. Gempa itu diikuti tsunami besar yang memicu kecelakaan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi dan menyebabkan puluhan ribu warga harus mengungsi.

Salah satu lokasi yang ingin dipertahankan adalah bekas Sekolah Dasar Kumamachi di Kota Okuma. Saat bencana terjadi, sekitar 330 siswa masih terdaftar di sekolah tersebut dan sebagian berada di dalam gedung.

Meski sekolah tidak diterjang tsunami, seluruh siswa harus dievakuasi setelah kecelakaan nuklir. Hingga kini, tas sekolah, buku, dan perlengkapan belajar masih dibiarkan berada di dalam ruang kelas seperti saat ditinggalkan.

Sekelompok warga setempat secara rutin mengadakan kegiatan untuk merawat bangunan beserta barang-barang yang tersisa. Mereka berharap kondisi sekolah tetap dipertahankan sebagai bukti nyata dampak bencana nuklir terhadap kehidupan masyarakat.

"Bencana nuklir menghancurkan fondasi kehidupan kami dan memecah komunitas. Melestarikan tempat ini dapat menunjukkan dampaknya," kata Shinya Ishikawa, 25, alumnus sekolah yang ditutup permanen pada Maret 2022.

Pemerintah Kota Okuma membentuk panel yang terdiri atas warga dan para ahli pada 4 Juni untuk membahas masa depan bangunan tersebut. Keputusan mengenai pelestarian sekolah ditargetkan selesai sebelum akhir tahun fiskal berjalan.

Namun, lokasi sekolah menjadi hambatan besar. Bangunan itu berada di dalam kawasan penyimpanan sementara tanah hasil proses dekontaminasi radiasi sekaligus termasuk zona yang sulit dihuni kembali, sehingga akses masyarakat sangat dibatasi.

Menurut jadwal pemerintah, pembuangan akhir tanah hasil dekontaminasi diperkirakan baru selesai sekitar 19 tahun lagi. Berbeda dengan situs warisan bencana di Prefektur Iwate dan Miyagi, pembukaan sekolah untuk umum membutuhkan koordinasi yang jauh lebih rumit.