Prancis Lepas Palantir, Percepat Kemandirian AI dan Tinggalkan Ketergantungan Teknologi AS di Sektor Intelijen

JawaPos.com - Prancis mengambil keputusan strategis dengan menghentikan penggunaan perangkat kecerdasan buatan milik Palantir dan beralih ke penyedia domestik ChapsVision, sebagai bagian dari upaya memperkuat kendali nasional atas infrastruktur data sensitif di sektor intelijen. 

Langkah ini juga mencerminkan dorongan lebih luas di Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada sistem digital yang selama ini didominasi penyedia teknologi asal Amerika Serikat (AS).

Perubahan ini tidak sekadar pergantian vendor teknologi, tetapi mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik di sektor data dan kecerdasan buatan. Di tengah dominasi perusahaan teknologi AS yang terhubung dengan figur seperti Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg, isu kedaulatan digital kini menjadi agenda utama negara-negara Eropa yang khawatir terhadap kontrol eksternal atas sistem keamanan mereka.

Baca Juga:Trump Meremehkan Pertahanan Iran, Intelijen AS Malah Melaporkan Teheran Masih Memilii 70 Persen Potensi Rudal

Dilansir dari The Guardian, Kamis (18/6/2026), Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menegaskan bahwa negaranya tidak bisa lagi bergantung pada teknologi asing untuk urusan sensitif negara. Dia menyatakan, "Kami harus menggunakan model AI kami sendiri; kami tidak dapat menerima ketergantungan strategis baru di ruang digital dan kami tidak bisa bergantung pada alat yang dikembangkan oleh kekuatan asing. Prancis harus memiliki alatnya sendiri."

Keputusan tersebut berdampak langsung pada badan intelijen domestik DGSI yang akan mengganti sistem Palantir dengan teknologi ChapsVision. Namun, pemerintah mengakui bahwa transisi ini tidak akan berlangsung cepat karena kontrak jangka panjang dengan Palantir baru diperbarui pada 2025, sehingga proses migrasi diperkirakan memakan waktu beberapa tahun.

Lebih jauh, Lecornu menekankan bahwa ketergantungan pada teknologi asing membawa risiko strategis jangka panjang. Menurutnya, "Prancis harus membangun kemandirian yang nyata dan tidak bergantung pada itikad baik sejumlah mitra yang sewaktu-waktu dapat menutup akses terhadap kecerdasan buatan," sebagai peringatan terhadap potensi kontrol akses teknologi oleh pihak luar.

Adapun, ChapsVision, perusahaan teknologi Prancis yang berdiri pada 2019 kini diposisikan sebagai fondasi baru sistem analitik data sektor publik. Perusahaan ini mencatat pendapatan sekitar 200 juta euro (sekitar Rp 4,106 triliun dengan kurs Rp 20.530 per euro) pada 2025, jauh di bawah Palantir yang membukukan sekitar USD 4,5 miliar (sekitar Rp 80,235 triliun dengan kurs Rp 17.830 per dolar AS), namun dianggap lebih strategis dalam konteks kedaulatan nasional.

Dalam pernyataan resminya, ChapsVision menyebut bahwa perusahaan tersebut akan menjadi "fondasi teknologi" bagi berbagai lembaga publik dalam kebutuhan pemrosesan data yang bersifat kritis. Teknologi yang dikembangkan, mencakup pengumpulan dan analisis data, juga disebut telah menarik perhatian badan keamanan dalam negeri Jerman, BfV, yang dikabarkan mulai mengadopsinya dalam skala terbatas.

Sementara itu, Palantir yang didirikan oleh Peter Thiel, tokoh Silicon Valley yang dikenal dekat dengan lingkaran politik konservatif AS, menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan dukungan terhadap pemerintah Prancis selama layanannya masih digunakan. Namun perusahaan ini selama bertahun-tahun juga menuai kritik di Eropa terkait potensi risiko pengawasan massal dan perlindungan data.

Gelombang peninjauan terhadap Palantir tidak hanya terjadi di Prancis. Jerman dilaporkan telah menghentikan penggunaan sistem perusahaan tersebut di sektor militer, sementara Inggris tengah mengevaluasi kontrak data senilai £330 juta (sekitar Rp 7,831 triliun) untuk National Health Service di tengah tekanan politik.