Strategi LVMH di Tengah Perang Rusia-Ukraina: Tutup Butik Mewah namun Grand Hotel Europe Tetap Beroperasi

Grand Hotel Europe di St. Petersburg yang tetap beroperasi meski sebagian kliennya dikenai sanksi internasional (Reuters)

JawaPos.com - Ketika perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022, LVMH mengambil langkah cepat dengan menutup butik Louis Vuitton, Dior, dan Bulgari di Rusia, bahkan sebelum Uni Eropa memberlakukan sanksi ekspor barang mewah. Grup yang dikendalikan miliarder Prancis, Bernard Arnault itu juga menjual jaringan Sephora di Rusia dengan kerugian, meski produknya tidak termasuk dalam daftar sanksi.

Selain itu, LVMH menyumbangkan 5 juta euro untuk korban yang disebutnya sebagai "situasi tragis" di Ukraina. Dengan kurs Rp 19.760 per euro, nilai donasi setara sekitar Rp 98,8 miliar. Langkah ini mempertegas posisi publik LVMH yang menyelaraskan diri dengan kebijakan Barat terhadap Moskow. Namun demikian, satu aset LVMH di Rusia tetap beroperasi.

Melansir dari Reuters, Senin (2/3/2026), Grand Hotel Europe di St. Petersburg yang dimiliki melalui jaringan hotel mewah Belmond tidak ditutup dan tetap menjalankan aktivitasnya secara legal. Hotel ini tidak termasuk dalam objek sanksi internasional karena layanan akomodasi dan jamuan tidak secara spesifik menjadi target pembatasan.

Dalam pernyataannya kepada Reuters, LVMH menegaskan bahwa Grand Hotel Europe "beroperasi secara otonom dan independen dari Belmond." Perusahaan menyatakan, "Properti ini tidak menjadi bagian dari sistem distribusi Belmond dan tim lokal khusus di Rusia mengelola properti bersejarah ini secara terpisah." Baik LVMH maupun Belmond menolak menjawab pertanyaan lebih rinci.

Namun, dokumen pajak pertambahan nilai yang ditinjau Reuters menunjukkan hotel menerima pembayaran dari sejumlah entitas Rusia yang dikenai sanksi Uni Eropa dan Inggris, mulai dari perusahaan transportasi, energi, media, perbankan, hingga kontraktor militer. Sebagian besar transaksi individu bernilai di bawah 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 33,58 juta dengan kurs Rp 16.790 per dolar AS, sesuai dengan tarif kamar dan layanan pertemuan.

Adapun pembayaran dalam jumlah lebih besar juga tercatat. Sovcombank membayar sekitar 140.000 dolar AS atau setara Rp 2,35 miliar, sementara agen perjalanan milik Kremlin, Prezident-Servis, membayar sedikitnya 270.000 dolar AS atau sekitar Rp 4,53 miliar. Namun, dokumen itu tidak merinci jenis layanan yang diterima.

Keputusan mempertahankan hotel sempat diperdebatkan secara internal. Salah satu sumber mengatakan, "Ini adalah orang-orang yang bekerja untuk kami, yang telah kami bayar selama bertahun-tahun. Apakah kami harus menghukum mereka karena negara mereka dipimpin oleh seorang bodoh?" Pernyataan ini mencerminkan dilema antara tanggung jawab moral dan kepentingan bisnis jangka panjang.

Dari perspektif hukum, Profesor hukum internasional di Sciences Po, Paris, Regis Bismuth, menjelaskan bahwa hotel tersebut merupakan entitas Rusia yang "didirikan berdasarkan hukum Rusia dan menyediakan layanan sehari-hari di dalam Rusia." Artinya, secara yuridis operasionalnya tunduk pada hukum Rusia.

Sementara itu, Komisi Eropa menegaskan bahwa sanksi tidak berlaku di luar wilayah Uni Eropa. Namun, perusahaan induk yang berbasis di Uni Eropa tidak boleh "menggunakan anak perusahaan mereka di Rusia untuk menghindari kewajiban yang berlaku bagi perusahaan induk di Uni Eropa." Dengan kata lain, tanggung jawab hukum tetap melekat pada perusahaan induk di Eropa, termasuk dalam memastikan tidak terjadi penghindaran sanksi melalui entitas anak di Rusia.

Secara finansial, kinerja hotel justru menguat. Pendapatan tahunan antara 2022 hingga 2024 hampir dua kali lipat menjadi 1,9 miliar rubel atau sekitar 25 juta dolar AS setara Rp 419,75 miliar. Laba bersih tahun 2024 mencapai sekitar 5,7 juta dolar AS atau sekitar Rp 95,7 miliar, tertinggi sejak data dipublikasikan pada 2004. Dokumen keuangan menunjukkan keuntungan tetap berada di Rusia.

Pada akhirnya, keputusan LVMH menutup bisnis ritel namun mempertahankan aset perhotelan bersejarah di St. Petersburg menunjukkan strategi yang lebih kompleks daripada sekadar keluar atau bertahan dari pasar Rusia.

Di tengah tekanan geopolitik, perusahaan multinasional dihadapkan pada pertimbangan antara reputasi internasional, kepatuhan terhadap rezim sanksi, serta nilai ekonomi jangka panjang dari aset yang masih mereka miliki di negara tersebut.