Israel Tetapkan Tepi Barat sebagai 'State Land', Indonesia dan 7 Negara Sebut Pelanggaran Hukum Internasional

JawaPos.com - Keputusan Israel menetapkan lahan di wilayah Tepi Barat sebagai 'state land' atau tanah negara tidak hanya memicu kecaman politik. Tetapi juga membuka babak baru tekanan hukum internasional.

Delapan negara, termasuk Indonesia, menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Para Menteri Luar Negeri dari Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki menyebut kebijakan itu sebagai tindakan ilegal yang berpotensi mempercepat ekspansi permukiman Israel di wilayah pendudukan.

Pelanggaran Serius Konvensi Jenewa

Dalam pernyataan bersama yang dirilis, para menlu menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Konvensi Jenewa Keempat, yang secara tegas mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang berada di bawah pendudukan militer.

Penetapan tanah sebagai milik negara Israel di wilayah yang statusnya masih disengketakan dinilai melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional, termasuk larangan perubahan status wilayah secara sepihak oleh kekuatan pendudukan.

Langkah ini juga disebut sebagai bentuk perampasan tanah yang berpotensi mengubah komposisi demografis wilayah Tepi Barat.

Bertentangan dengan Resolusi PBB

Kebijakan tersebut turut dinilai melabrak sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya Resolusi DK PBB 2334.

Resolusi itu secara eksplisit menyatakan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Dengan menyetujui prosedur pendaftaran dan penyelesaian kepemilikan tanah dalam skala luas untuk pertama kalinya sejak 1967, Israel dianggap memperkuat klaim administratif atas wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari negosiasi status akhir.

Delapan negara tersebut juga merujuk pada opini penasihat yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICJ).

Dalam pendapat hukumnya, ICJ menegaskan bahwa kebijakan dan praktik yang bertujuan mengubah status hukum, historis, dan demografis wilayah pendudukan adalah ilegal.

ICJ juga menekankan prinsip fundamental dalam hukum internasional: wilayah tidak dapat diperoleh melalui kekerasan atau pendudukan.

Tekanan Hukum dan Risiko Diplomatik

Secara diplomatik, langkah Israel ini berpotensi meningkatkan tekanan hukum dan politik di forum internasional.

Negara-negara yang mengecam menyerukan agar komunitas global mengambil langkah konkret untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, serta melindungi hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri.

Jika eskalasi ini berlanjut tanpa respons tegas, bukan hanya stabilitas kawasan Timur Tengah yang dipertaruhkan, tetapi juga kredibilitas sistem hukum internasional itu sendiri.