Setelah Venezuela, Trump Tegaskan Amerika Serikat Harus Menguasai Greenland dan Ancam Tindakan Militer ke Beberapa Negara

Pernyataan Trump mengenai Greenland menimbulkan ketegangan transatlantik, disampaikan dari Air Force One, Washington (The New York Times)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump kembali menimbulkan kontroversi global setelah serangan AS terhadap Venezuela. Trump menegaskan kemungkinan memperluas pengaruh Amerika Serikat, termasuk mengincar kendali atas wilayah strategis di luar Amerika Latin. 

Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran internasional terkait arah kebijakan luar negeri AS serta implikasinya terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara lain.

Dalam pernyataan kepada wartawan di Air Force One, Trump tidak hanya membahas Venezuela. Ia juga mengancam sejumlah negara lain, termasuk Kolombia, Kuba, Meksiko, Iran, dan yang paling menonjol, Greenland, wilayah otonom Kerajaan Denmark di Kutub Utara. Pernyataan ini disampaikan saat Trump membela serangan militer AS di Caracas dan menganalisis implikasi regional maupun global dari tindakan tersebut.

Dilansir dari The New York Times, Selasa (6/1/2026), Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis yang kuat untuk menguasai Greenland demi alasan keamanan nasional. Pernyataan ini muncul di tengah pertanyaan mengenai rencana AS pascapenyerangan Venezuela dan kemungkinan tindakan serupa terhadap negara lain.

Trump menekankan pentingnya Greenland secara militer dan geopolitik, dengan mengatakan, "Greenland dipenuhi kapal-kapal Rusia dan Tiongkok di sekitarnya," serta menegaskan, "dari sudut pandang keamanan nasional, AS harus memiliki kendali atas pulau tersebut." Pernyataan ini mencerminkan pola pikir strategis AS yang ingin mempertahankan keunggulan di kawasan Arktik, yang kini menjadi titik persaingan global antar kekuatan besar.

Selain itu, Trump juga melontarkan kritik keras terhadap Presiden Kolombia, menyatakan, "Pemerintahan Kolombia dipimpin oleh seseorang yang sakit yang gemar membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat," serta menegaskan bahwa operasi militer terhadap negara itu bukan hal yang mustahil. Pernyataan ini menunjukkan eskalasi retorika AS terhadap negara-negara tetangga di Amerika Latin.

Trump juga menilai Kuba, sekutu historis Venezuela, berada di ambang kehancuran. Ia menyatakan, "Kuba siap jatuh. Sekarang Kuba tidak memiliki pendapatan. Semua pendapatannya berasal dari Venezuela, dari minyak Venezuela," meskipun ia tidak menyebut secara langsung tindakan militer terhadap pemerintahan di ibu kota Kuba.

Selain isu Greenland dan negara-negara Amerika Latin, Trump juga menyoroti Meksiko dan Iran. Mengenai Meksiko, ia memperingatkan, "Kita harus melakukan sesuatu" terkait kartel narkoba. 

Sementara itu, terkait Iran, Trump menyatakan, "Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya, saya pikir mereka akan menerima tindakan keras dari Amerika Serikat," mengacu pada potensi respons AS jika pemerintah Iran menindak demonstran dengan kekerasan.

Menanggapi hal ini, respons internasional muncul cepat dan tegas. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menolak gagasan pengambilalihan Greenland sebagai tidak masuk akal dan menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan. Sekjen NATO dan sekutu Eropa menegaskan bahwa perubahan status wilayah anggota aliansi seperti Greenland tidak dapat dilakukan sepihak.

Pernyataan Trump ini dipandang banyak analis sebagai refleksi meningkatnya ambisi AS untuk menempati posisi dominan secara militer dan geopolitik global. Namun, sejumlah pakar hubungan internasional menilai pendekatan tersebut berpotensi memicu konflik baru dan merusak tatanan hukum internasional yang dijaga prinsip kedaulatan dan non-intervensi.

Dengan dinamika yang bergerak cepat, perhatian dunia kini tertuju pada respons negara-negara yang disebut Trump dan bagaimana komunitas internasional menanggapi kebijakan luar negeri AS. Langkah Trump diprediksi akan mempengaruhi stabilitas regional dan tatanan global dalam jangka panjang.