Bos LVMH Bernard Arnault Tolak Pajak Miliarder Prancis, Sebut Kebijakan Bermuatan Ideologi dan Mengancam Perekonomian

JawaPos.com — Bernard Arnault, orang terkaya di Prancis sekaligus pimpinan konglomerasi barang mewah LVMH, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pengenaan pajak 2 persen bagi miliarder. Dia menilai kebijakan tersebut merupakan ancaman bagi perekonomian nasional dan digerakkan oleh motif ideologis.

Rencana pajak ini akan dikenakan pada kekayaan pribadi di atas 100 juta euro atau sekitar Rp1,95 triliun (kurs Rp19.540 per euro). Usulan tersebut muncul di tengah tekanan politik terhadap Perdana Menteri Sébastien Lecornu agar memasukkannya ke dalam anggaran 2026, di bawah desakan Partai Sosialis.

Dilansir dari Reuters, Selasa (23/9/2025), usulan itu telah menimbulkan perdebatan sengit antara kalangan bisnis dengan para pendukung redistribusi kekayaan. Sebuah survei Ifop yang ditugaskan Partai Sosialis menunjukkan, 86 persen warga Prancis mendukung penerapan pajak tersebut.

Arnault secara terbuka menyebut langkah ini bukan semata persoalan fiskal, melainkan ancaman terhadap tatanan ekonomi. “Ini jelas bukan debat teknis atau ekonomi, melainkan sebuah keinginan yang dinyatakan secara terang-terangan untuk menghancurkan ekonomi Prancis,” ujarnya kepada Sunday Times.

Arnault juga menuding perancang kebijakan tersebut, ekonom Gabriel Zucman, sebagai sosok yang sarat muatan ideologis.

“Gabriel Zucman pada dasarnya adalah seorang aktivis sayap kiri radikal yang menggunakan ‘kompetensi pseudoakademik’ untuk menyebarkan ideologi yang bertujuan meruntuhkan sistem ekonomi liberal—satu-satunya sistem yang menurut saya, bekerja demi kebaikan semua orang,” ujar Arnault.

Menanggapi tudingan tersebut, Zucman yang merupakan profesor di École Normale Supérieure Prancis dan University of California, Berkeley, membantah keras.

“Saya tidak pernah menjadi aktivis gerakan atau partai mana pun,” tulisnya di platform X. Dia menekankan bahwa seluruh karyanya berbasis riset, bukan ideologi.

Meski demikian, rekam jejak Zucman menunjukkan kedekatannya dengan gagasan redistribusi. Dia termasuk dalam kelompok 300 ekonom yang secara terbuka mendukung platform ekonomi aliansi kiri Nouveau Front Populaire menjelang pemilu legislatif tahun lalu.

Dalam sejumlah wawancara, Zucman menegaskan bahwa kelompok ultra-kaya membayar pajak secara proporsional lebih rendah dibanding warga biasa.

“Pajak ini ditujukan untuk menutup kesenjangan kontribusi antara kelompok ultra-kaya dan masyarakat umum,” ujarnya dalam salah satu pernyataan publik.

Perdebatan soal pajak miliarder di Prancis kini kian menyerupai ujian besar bagi arah kebijakan ekonomi negara itu. Di satu sisi, dukungan publik yang mencapai 86 persen memberi legitimasi politik yang kuat.

Namun, di sisi lain, penolakan keras dari tokoh bisnis sekelas Bernard Arnault menegaskan bahwa benturan antara aspirasi redistribusi dan kepentingan ekonomi elite masih akan terus berlanjut dan jauh dari kata final. (*)