Sejarah Penamaan Departemen Perang yang Gantikan Kementerian Pertahanan, Sempat Digunakan pada Era Roosevelt

JawaPos.com-Dorongan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang menuai perhatian publik. Sebab, nama Departemen Pertahanan telah ada sejak 1949 melalui perjalanan panjang.

Seperti dilansir dari AFP News, Trump berpendapat bahwa nama historis dan pernah digunakan sebelumnya, yakni Departemen Perang lebih mencerminkan misi utama. 

Namun, gagasan tersebut masih membutuhkan tindakan Kongres. Trump akan menghadapi tatanan internasional yang dibangun setelah Perang Dunia II.

Selain menyoroti kecenderungan pencitraan presiden, isu ini mengungkap ketegangan antara pernyataan klise Trump dan banyak pendahulunya tentang perdamaian. AS telah menghabiskan sebagian besar keberadaannya di medan perang.

“Tugas militer diarahkan bukan untuk perang, bukan untuk penaklukan, melainkan untuk perdamaian,” tegas Presiden AS 1945-1953 Harry Truman pada 1947, ketika Kongres pertama kali menghapus label Departemen Perang.

Nama Departemen Perang saat Pertama Kali Digunakan

​Di era kolonial, berbagai cabang militer menjadi cikal bakal dari Departemen Perang. Seiring meningkatnya ketegangan dengan Inggris, Kongres Kontinental membentuk Angkatan Darat pada 14 Juni 1775. Tak lama kemudian, Angkatan Laut dan Korps Marinir ikut didirikan.

​Setelah konstitusi disahkan pada 1789, Kongres membentuk Departemen Perang sebagai satu badan kabinet yang dipimpin seorang Menteri Perang. Namun, pada 1798, Angkatan Laut memisahkan diri, sehingga lahirlah Departemen Perang dan Departemen Angkatan Laut yang terpisah.

​Jabatan Menteri Perang memegang peran penting sebagai penasihat utama presiden. Terutama pada periode Perang 1812 hingga Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Sementara itu, beberapa menteri Angkatan Laut juga memiliki pengaruh yang kuat. 

Perang Dunia Memaksa Perubahan

​Menjelang Perang Dunia I, kebijakan politik Amerika Serikat (AS) cenderung mengarah ke isolasionisme, sebuah sikap yang kembali muncul setelah perang berakhir pada 1918. Selama periode Depresi Besar, pemerintah AS lebih memprioritaskan pengeluaran untuk lapangan kerja dan program bantuan dalam negeri, seperti New Deal.

​Meskipun demikian, kekuatan militer AS secara diam-diam terus berkembang. Menjelang keterlibatan AS dalam Perang Dunia II, Kongres mengesahkan pembangunan Pentagon pada 1941, yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada 11 September. Hanya beberapa bulan sebelum serangan Jepang di Pearl Harbor yang memicu AS untuk bergabung dalam perang.

​Pada masa Perang Dunia II, Henry Stimson menjabat sebagai Menteri Perang di bawah kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt. Stimson, yang sebelumnya merupakan Menteri Luar Negeri, menghabiskan banyak waktu di ruang perang Gedung Putih. Dia memimpin Proyek Manhattan, sebuah program rahasia untuk mengembangkan bom atom. 

Status Stimson sebagai kepala Departemen Luar Negeri dan Departemen Perang menunjukkan garis yang terkadang kabur antara badan-badan diplomatik dan militer tertinggi serta peran mereka dalam kebijakan luar negeri AS di berbagai pemerintahan sejak Perang Dunia II. 

Konflik abad ke-20 Mengubah Politik Global 

​Para penasihat militer utama Presiden Roosevelt sempat mengusulkan reorganisasi Pentagon selama Perang Dunia II. Tapi Roosevelt meninggal sebelum perang usai. 

Setelah perang berakhir, Presiden Truman yang tidak terlibat dalam perencanaan perang meminta kongres untuk mendirikan Departemen Pertahanan Nasional yang akan menyatukan operasi militer di bawah satu pejabat kabinet.

​Setelah dua tahun perdebatan, Kongres mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional 1947. Undang-undang ini membentuk badan baru di Pentagon yang diberi nama Badan Militer Nasional (NME).