Imbas Kerja Sama Militer AS-Korea Selatan, Kim Jong Un Perintahkan Percepat Program Nuklir dan Tolak Upaya Damai

JawaPos.com - Pemerintah Korea Utara merespons keras latihan militer bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan, Ulchi Freedom Shield, yang dimulai pada Senin (18/8). Latihan tahunan selama 11 hari ini bertujuan untuk mengatasi ancaman serangan nuklir dari Korea Utara. Akibatnya, Presiden Kim Jong Un mengeluarkan perintah untuk mempercepat perkembangan kapabilitas nuklirnya.

Dilansir dari Reuters pada Selasa (19/8), Kim Jong Un melalui media pemerintah KCNA menyebut bahwa program militer AS dan Korea Selatan itu merupakan "bentuk ekspresi yang disengaja untuk memprovokasi adanya perang."

Respons ini menunjukkan keseriusan Korea Utara dalam mengembangkan kapabilitas nuklirnya, terutama pada kekuatan laut.

Sebelumnya, Kim Jong Un melakukan inspeksi pada kapal perusak nuklir bernama Choe Hyon, yang diperkenalkan sebagai bagian dari upaya Korea Utara untuk memperkuat kapabilitas militernya yang mengandalkan nuklir.

Mengutip dari Associated Press, Korea Utara juga membangun kapal perusak dengan kelas yang sama pada bulan Mei bernama Kang Kon. Kapal ini sempat mengalami kerusakan namun telah diperbaiki dan diresmikan kembali pada bulan Juni.

Selain itu, KCNA melaporkan bahwa pada kunjungannya ke Nampo pada Senin (18/8), Kim Jong Un meninjau upaya penyelesaian kapal perusak nuklir ketiga, yang diinstruksikan akan menjalani uji coba pada Oktober mendatang.

Tak hanya di laut, Kim Jong Un juga memperkuat kapabilitas militer udaranya. Pada November tahun lalu, ia memperkenalkan rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-19, yang memiliki fitur stealth dan kapabilitas peluncuran yang cepat.

Upaya Perdamaian yang Kandas

Program Ulchi Freedom Shield juga memperkecil kemungkinan adanya kesepakatan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Kim Yo Jong, salah satu pejabat tertinggi kebijakan luar negeri Korea Utara dan adik dari Kim Jong Un, menolak upaya perdamaian yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, seperti dilansir dari Al Jazeera.

Kim Yo Jong menyebut Lee sebagai seseorang yang "memiliki kepribadian ganda" karena menyatakan keinginan berdamai namun di saat yang sama melanjutkan "permainan perang." "Korea Selatan tidak bisa menjadi partner diplomatik Korea Utara," ujarnya kepada KCNA.

Pernyataan Kim Yo Jong ini merupakan respons atas pernyataan Lee yang berkomitmen untuk mengaktifkan kembali perjanjian damai yang sebelumnya disepakati pada tahun 2018.

Perjanjian itu bertujuan untuk mengurangi konflik di perbatasan kedua negara dengan membuat zona pemisah di daratan dan lautan, serta zona larangan terbang (no-fly zone).

Konflik antara kedua negara sudah berlangsung selama beberapa dekade, sejak Korea terbagi dua setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada masa itu, Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat, sementara Korea Utara didukung oleh Uni Soviet.