Rusia Jadi Negara Pertama yang Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan

JawaPos.com - Niat Rusia untuk bekerja sama dengan Taliban semakin kuat. Setelah pada April, Mahkamah Agung Rusia mencabut status teroris bagi kelompok tersebut, kini, Rusia telah menerima surat kepercayaan duta besar baru Afghanistan dari pemerintahan Taliban.

Dengan penyerahan surat tersebut, Rusia jadi negara pertama yang mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan sejak pengambilalihan pada tahun 2021. Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia pada Kamis (3/7), yang dilansir dari Al Jazeera, Jumat (4/7), disebutkan bahwa pemenerimaan surat kepercayaan duta besar baru Afghanistan ini sebagai bagian dari upaya untuk membangun hubungan persahabatan dengan otoritas Taliban.

“Kami percaya bahwa tindakan pengakuan resmi terhadap pemerintahan Imarah Islam Afghanistan akan memberikan dorongan bagi pengembangan kerja sama bilateral yang produktif antara negara kami di berbagai bidang,” tulis Kemlu Rusia.

Keputusan ini disambut baik oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Afghanistan Amir Khan Muttaqi. Dalam sebuah video pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Kabul, Dmitry Zhirnov, Amir menyebut bahwa keputusan berani ini akan menjadi contoh bagi negara lain.

“Sekarang proses pengakuan sudah dimulai, Rusia menjadi yang pertama,” ujarnya sebagaiana dalam unggahannya di platform X.

Langkah ini kemungkinan besar akan diawasi ketat oleh Washington. Mengingat, Taliban telah memukul mundur pemerintahan yang didukung Amerika Serikat (AS). Usai kejadian tersebut, AS pun memutuskan untuk membekukan miliaran aset bank sentral Afghanistan dan memberlakukan sanksi terhadap beberapa pemimpin senior Taliban. Sanksi ini pun berimbas pada terputusnya sektor perbankan Afghanistan dari sistem keuangan internasional.

Seperti diketahui, Talibat merebut kekuasaan negara yang beribukota di Kabul tersebut pada Agustus 2021. Klaim kemenangan Taliban ini terjadi ketika pasukan AS dan NATO yang mendukung pemerintahan yang diakui saat itu ditarik mundur dari negara tersebut.

Moskow, yang saat itu menyebut penarikan tentara AS sebagai sebuah kegagalan akhirnya mengambil langkah-langkah untuk menormalisasi hubungan dengan otoritas Taliban. Kremlin melihat kelompok ini sebagai mitra ekonomi potensial dan sekutu dalam memerangi terorisme.

Pengakuan Moskow terhadap Taliban ini sebetulnya sudha terlihat sejak 2022. Delegasi Taliban telah menghadiri forum ekonomi utama Rusia di Saint Petersburg setahun setelah mengambil alih Afghanistan.

Kemudian, pada 2024 lalu, delegasi Taliban juga kembali hadir dalam momen yang sama. Tak hanya itu, diplomat tertinggi kelompok tersebut pun telah bertemu dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov di Moskow pada Oktober 2024 lalu.

Sebelumnya, saat Mahkamah Agung Rusia mencabut status terorisme pada Taliban, Lavrov mengungkapkan, bahwa pemerintah baru di Kabul adalah kenyataan. Ia pun meminta Rusia bersikap realistis dan praktis dalam menghadapi pemerintahan Taliban, tanpa terlalu dipengaruhi oleh pandangan atau sentimen ideologis pada kelompok tersebut.

Pada Juli 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah menunjukkan pengakuannya pada pemerintahan Taliban ini. Dia menyebut Taliban sebagai sekutu dalam memerangi terorisme, terutama melawan Islamic State Khorasan Province, ISKP (ISIS-K), kelompok yang bertanggung jawab atas serangan mematikan di Afghanistan dan Rusia.

Hingga saat ini, sebetulnya, Pemerintahan Afghanistan di bawah otoritas Taliban masih belum diakui secara resmi oleh badan internasional manapun. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebut pemerintahan tersebut sebagai “otoritas de facto Taliban.”