Dituduh Lakukan Genosida, Tiongkok Izinkan PBB Selidiki Xinjiang

JawaPos.com - Tiongkok menolak tuduhan dari Amerika Serikat dan Eropa tentang kondisi Muslim Uighur yang tinggal di Xinjiang. Eropa dan Turki ikut menyuarakan keprihatinan dan menyerukan isu tersebut ke PBB. Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan bahwa setidaknya 1 juta Muslim ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Menanggapi ini, Tiongkok menyangkal adanya pelanggaran. Tiongkok mengatakan kamp-kampnya memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.

Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa mereka mengambil tindakan kontra-terorisme sesuai dengan hukum. Dia mengklaim bahwa Xinjiang justru kini memiliki stabilitas sosial dan pembangunan setelah empat tahun tanpa kasus teroris.

"Ada 24 ribu masjid di Xinjiang, di mana orang-orang dari semua kelompok etnis juga menikmati hak-hak buruh," kata Wang seperti dilansir dari Reuters, Rabu (24/2).

“Fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang,” kata Wang. "Tuduhan yang menghasut seperti itu dibuat dari ketidaktahuan dan prasangka," tambah Wang.

Wang mengundang PBB dan mempersilakan untuk datang dan menyelidiki Xinjiang. "Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. Tiongkok juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Xinjiang," kata Wang.

Presiden AS, Joe Biden, mendukung pemerintahan era Donald Trump bahwa Tiongkok telah melakukan genosida di Xinjiang. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengecam penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi yang menurutnya terjadi terhadap etnis Uighur dalam skala industri di Xinjiang.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan bahwa penahanan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas seperti Uighur di Xinjiang atau tindakan keras Tiongkok terhadap kebebasan sipil di Hongkong membutuhkan perhatian.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pihaknya mengharapkan transparansi dari Tiongkok tentang masalah tersebut dan menyerukan untuk melindungi hak-hak orang Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang.