AS Jual Drone Senilai Rp 8,7 Triliun ke Taiwan, Tiongkok Geram

JawaPos.com – Ketegangan antara AS dan Tiongkok kian memuncak. Penjualan drone bersenjata oleh Negeri Paman Sam ke Taiwan menjadi pemantik tambahan. Beijing merasa Washington telah melanggar kedaulatan negaranya. Selama ini Tiongkok selalu menganggap Taiwan adalah bagian dari wilayahnya, bukan negara yang merdeka dan berdiri sendiri.

’’Tiongkok akan mengambil langkah yang sah dan diperlukan untuk merespons perubahan situasi ini,’’ ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin, Rabu (4/11) sebagaimana dikutip NBC News.

• Baca juga: Xi Jinping Lebih Senang Donald Trump jadi Presiden Lagi, Ini Alasannya

Pernyataan di hadapan para pekerja media itu menanggapi penjualan 4 unit drone MQ-9 Reaper senilai USD 600 juta atau setara Rp 8,7 triliun ke Taiwan. Departemen Luar Negeri AS mengumumkan penjualan tersebut pada Selasa (3/11). Negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu berharap drone tersebut bisa meningkatkan level pertahanan Taiwan atas ancaman Tiongkok.

Menurut Wang, penjualan itu justru mengirimkan sinyal yang salah ke militer Taiwan. Versi Beijing, Taiwan adalah salah satu provinsi mereka. Ia sama saja seperti Hongkong yang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi tetap menjadi bagian dari Tiongkok. Negeri Panda itu berjanji suatu hari nanti menyita senjata-senjata tersebut.

Drone tersebut adalah bagian dari beberapa paket penjualan senjata ke Taiwan yang diungkap AS beberapa pekan lalu. Total nilainya mencapai USD 4,2 miliar atau Rp 61,05 triliun. Selain drone, ada juga rudal antikapal Harpoon, rudal jelajah SLAM-ER, teknologi pengintaian udara, dan peluncur roket ringan.

Hubungan Taiwan dan Tiongkok kian renggang setelah Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden. Dia secara terbuka menyatakan bahwa Taiwan adalah negara merdeka dan bukan bagian dari Tiongkok. Pemimpin sebelumnya lebih pro-Tiongkok dan tidak pernah membuat konflik secara langsung dengan Beijing.

Sejak saat itu, Tiongkok memutus komunikasi resmi dengan Taiwan. Mereka juga menambah tekanan ekonomi, militer, serta diplomatik sebagai tanggapan atas sikap Tsai dan para pendukungnya.