25 Negara Barat Kutuk Israel atas 'Pembunuhan Tidak Manusiawi' di Gaza, Desak Gencatan Senjata Segera

JawaPos.com - Gelombang tekanan internasional terhadap Israel semakin menguat setelah 25 negara Barat, termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada, secara tegas mengutuk apa yang mereka sebut sebagai "pembunuhan tidak manusiawi" terhadap warga sipil Palestina di Gaza. 

Negara-negara tersebut juga menuntut dihentikannya perang secara segera serta mengkritik keras sistem distribusi bantuan Israel yang dinilai tidak memadai dan memperparah penderitaan rakyat Gaza.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (21/7), para menteri luar negeri dari 25 negara tersebut menyatakan bahwa "penderitaan warga sipil di Gaza telah mencapai titik kedalaman baru."

Mereka menggarisbawahi bahwa lebih dari 800 warga sipil dilaporkan tewas saat berusaha mendapatkan bantuan makanan di sekitar lokasi distribusi yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga yang didukung Amerika Serikat dan Israel.

Dilansir dari Reuters, Selasa (22/7/2025), pernyataan bersama dari 25 negara Barat itu menyoroti bahwa skema distribusi bantuan yang diterapkan Israel di Gaza tidak hanya tidak memadai, tetapi juga dinilai "berbahaya, memicu ketidakstabilan, dan merampas martabat kemanusiaan warga Gaza."

Praktik penyaluran bantuan yang berlangsung secara terbatas dan bertahap—disebut sebagai "drip feeding"—dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, terlebih di tengah situasi darurat di mana lebih dari 800 warga sipil tewas saat mengantre bantuan di lokasi distribusi yang didukung Israel dan Amerika Serikat.

Seruan ini menjadi signifikan mengingat banyak di antara negara-negara penandatangan adalah sekutu dekat Israel, termasuk empat dari lima anggota aliansi intelijen Five Eyes—kecuali Amerika Serikat.

Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan mayoritas Eropa Barat menegaskan dukungan mereka terhadap gencatan senjata serta pembukaan jalur bantuan kemanusiaan.

Israel merespons keras tekanan dari 25 negara Barat tersebut dengan membalikkan tuduhan kepada Hamas sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Gaza.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa pernyataan bersama itu "terputus dari realitas" dan memperingatkan bahwa kecaman semacam itu justru "mengirimkan pesan yang keliru kepada Hamas," yang menurut Israel hanya akan memperkuat posisi kelompok militan tersebut.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menilai kritik itu "gagal menekan Hamas dan gagal mengakui peran serta tanggung jawab Hamas atas situasi ini." Dalam percakapan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, Saar kembali menegaskan bahwa Hamas-lah yang "bertanggung jawab atas penderitaan warga Gaza dan kelanjutan perang." 

Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, menyebut pernyataan dari negara-negara Barat itu sebagai sesuatu yang "menjijikkan" dan menilai bahwa menyalahkan Israel adalah tindakan yang "tidak rasional," mengingat Hamas telah menolak berbagai upaya penyelesaian konflik.

Kritik tajam dari negara-negara Barat ini muncul di tengah perluasan operasi militer Israel ke wilayah selatan dan timur kota Deir al-Balah, Gaza Tengah.

Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 59.000 warga Palestina telah tewas sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Hamas menyerang Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

Distribusi bantuan kini menjadi titik krusial dalam krisis ini. GHF menggunakan perusahaan keamanan dan logistik swasta asal AS, sebagian besar memotong sistem distribusi yang dipimpin oleh PBB.