Kekerasan yang Dilakukan Geng-Geng Bersenjata Masih Terjadi, Masa Depan Pemerintahan Haiti Diragukan

Polisi menghadapi geng saat protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Ariel Henry di Port-au-Prince, Haiti, 1 Maret 2024. (Sumber Foto: Ralph Tedy Erol/Reuters)

JawaPos.com – Setelah geng-geng bersenjata menyerang bandara internasional negara tersebut, kini masa depan pemerintahan Haiti tampak semakin tidak pasti.

Dilansir dari The Guardian, Selasa (5/3), selain itu, mereka juga membebaskan lebih dari 3.800 tahanan di akhir pekan ini dalam upaya terkoordinasi untuk menggulingkan perdana menteri, Ariel Henry.

Para pejabat Haiti mengumumkan keadaan darurat selama tiga hari dan memberlakukan jam malam dalam upaya menenangkan kerusuhan yang semakin meningkat.

Baca Juga: 2 Motif Kekerasan yang dilakukan Anak Vincent Rompies dkk di Binus Serpong: Jalankan Tradisi Bergabung dan Korban Bocorkan Aktivitas Geng T

Langkah-langkah tersebut diambil setelah akhir pekan yang mematikan, menandai titik terendah baru dalam kekerasan di Haiti.

Hal ini menyebabkan AS menyarankan warganya untuk meninggalkan negara tersebut sesegera mungkin dan Kanada untuk menutup sementara kedutaan besarnya.

Namun hanya beberapa jam setelah keputusan tersebut, orang-orang bersenjata lengkap melancarkan serangan baru ke bandara utama negara itu pada hari Senin, saling baku tembak dengan polisi dan tentara.

Baca Juga: Polisi Sudah Kantongi Nama Tersangka Kasus Perundungan Geng di Binus Serpong

Jimmy Chérizier, mantan perwira polisi elit yang dikenal sebagai Barbecue yang sekarang menjalankan aliansi geng, telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Ia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menangkap kepala polisi dan menteri pemerintah Haiti serta mencegah kembalinya Henry.

Setidaknya sembilan orang tewas sejak Kamis, di antaranya empat petugas polisi, sasarannya mencakup kantor polisi, bandara internasional negara tersebut, dan stadion sepak bola nasional.

Baca Juga: Usia Kasus Geng-gengan Mencuat, Binus Serpong Lolos dari Sanksi Kemendikbudristek

PBB memperkirakan sekitar 15.000 orang terpaksa mengungsi dari kekerasan antara Kamis dan Sabtu, termasuk mereka yang sudah berada di kamp-kamp darurat untuk para pengungsi yang didirikan di sekolah, rumah sakit, dan alun-alun di sekitar ibu kota, Port-au-Prince.