Polisi Tuntut Akhiri Krisis Politik di Honduras

JawaPos - Unjuk rasa terus berlanjut mendesak Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez untuk mengundurkan diri.

Pengunjuk rasa juga mendesak Komisi Pemilihan Nasional Honduras untuk membuat pengumuman pemenang pemilu Honduras. Pemilu Honduras bermasalah karena sebelumnya penghitungan suara memenangkan lawan politik Hernandez, namun tiba-tiba diumumkan jika pemenangnya Hernandez.

Polisi elit Honduras yang dikenal dengan sebutan Kobra, sekarang menolak untuk menghadapi pengunjuk rasa. Kobra juga menuntut segera diakhiri krisis.

Seperti dilansir Al Jazeera, Rabu, (6/12), kota-kota di Honduras saat ini melaporkan terjadi kekurangan pangan dan bahan bakar akibat unjuk rasa terus-menerus. Dikhawatirkan krisis politik semakin memburuk.

Seperti dilansir Financial Times, Polisi menolak untuk melakukan tindakan apapun terhadap para pengunjuk rasa. Meskipun jam malam yang diberlakukan pada hari Senin.

Polisi mulai mogok dan menuntut krisis diakhiri. Ini telah menyebar ke sebagian ke unit lain. Sebuah pernyataan yang memuat logo Polisi Nasional yang dibagikan di media sosial mengatakan, "Kami tak mampu melawan dan menindas warga Honduras."

Juru Bicara Kepolisian Nasional mengatakan, pihaknya tetap teguh menolak represi. Dia juga menolak tudingan Pemerintah Honduras bahwa polisi mogok hanya untuk mendapat kenaikan gaji.

"Ini bukan soal uang. Tidak ada polisi yang berkewajiban untuk melaksanakan perintah yang sewenang-wenang," ujar juru bicara tersebut.

Pemerintah Honduras memberlakukan jam malam untuk menindak unjuk rasa penuh kekerasan yang meletus setelah berhari-hari penundaan dalam mengumumkan pemenang dalam pemilihan umum 26 November.

Lawan politik Hernandez, Salvador Nasralla, seorang tokoh TV terkemuka, telah menuduh pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilu setelah suara yang diraihnya memimpin pada awalnya, lalu tiba-tiba berbalik memenangkan Hernandez setelah serangkaian gangguan komputer misterius.