KSP Minta Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah IKN Segera Dibayar ke Warga

JawaPos.com–Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meminta biaya ganti rugi pengadaan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera dibayarkan ke masyarakat.

”Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” kata Moeldoko saat bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) Alimuddin di Gedung Bina Graha Jakarta, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4).

Moeldoko mengatakan, pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan IKN merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Pihaknya akan mengawal penuh penyelesaian pengadaan tanah di IKN. Termasuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi dan memastikan masyarakat terdampak benar-benar menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan.   

”Kita (KSP) punya pengalaman di Wadas (Jawa Tengah). Begitu KSP turun dan dorong, pembayaran ganti rugi di sana langsung jalan dan tuntas. Kita ingin di IKN juga bisa berjalan cepat. Dalam waktu dekat KSP akan undang kementerian teknis dan lembaga terkait,” ujar Moeldoko. 

Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin menyampaikan, masyarakat adat di IKN meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi. Hal itu karena masyarakat adat merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk kampung adat yang baru.

”Mereka berharap ada relokasi dan butuh lahan sembilan hektare,” kata Alimuddin.

Alimuddin juga menekankan pentingnya pemerintah mewujudkan keseimbangan pendidikan di IKN, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah.

Moeldoko dan Alimuddin melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kunjungan kerja Moeldoko di Kalimantan Timur pada 10 Februari. Saat itu Moeldoko menerima aspirasi dari sejumlah masyarakat adat terkait persoalan pembebasan tanah di kawasan kampung adat sekitar IKN.