Malinau Daerah Penyuplai Kebutuhan Pangan untuk Ibu Kota Negara Baru

JawaPos.com–Kabupaten Malinau sebagai salah satu dari tiga kabupaten di Kalimantan Utara (Kaltara) yang dicanangkan menjadi daerah penyuplai kebutuhan pangan untuk ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kaltara menargetkan Malinau penambahan luas tanam padi terluas ketiga di wilayah Kalimantan Utara, setelah Bulungan, dan Nunukan.

Terkait hal tersebut, Karantina Pertanian Tarakan melakukan supervisi dan pendampingan program utama Kementerian Pertanian di Kabupaten Malinau. Kepala Karantina Pertanian Tarakan Akhmad Alfaraby seperti dilansir dari Antara di Tarakan menyampaikan, saat ini di Kabupaten Malinau sedang memasuki musim tanam kedua (MT2) untuk padi. Pemkab mendorong petani untuk melaksanakan penanaman padi serentak pada musim ini sebagai upaya percepatan realisasi tambah tanam padi.

”Seperti areal persawahan di Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara. Areal tersebut merupakan sawah tadah hujan, dan bibit yang ditanam adalah Varietas Ciherang dengan sistem tanam jejer Legowo 2:1. Karantina Pertanian Tarakan mendukung program utama Kementerian Pertanian dan siap mendampingi kabupaten/kota untuk tercapainya realisasi tanam yang ditargetkan,” kata Alfaraby.

Menurut dia, terlaksana dan tercapainya hasil dari suatu program yang telah ditargetkan sangat bergantung dari dukungan semua elemen yang terlibat. Karena itu, semua pihak yang berkepentingan harus senantiasa bahu-membahu demi terlaksananya program dengan hasil yang maksimal.

Pemprov Kaltara pun terus berbenah dan bersiap diri. Sedianya, ada 12 daerah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah penyangga pangan IKN baru.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara Diana Risawaty menyebutkan, DPKP telah menyampaikan sejumlah usul melalui e-Proposal pada 2019. Usul itu, masuk ke dalam rencana kerja program Kementerian Pertanian (Kementan). ”Bisa dikatakan usul Kaltara, prioritas untuk beberapa tahun ke depan,” kata Diana.

Hal tersebut, lantaran DPKP Kaltara mengusulkan program pengembangan lahan pertanian di wilayah perbatasan, khususnya Malinau dan Nunukan. ”Melalui data e-Proposal dari kabupaten/kota yang sudah diverifikasi dan diusulkan ke Kementan, Kaltara mendapat alokasi APBN sekitar Rp 72 miliar pada 2020,” kata Diana.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=CHPLRGlVBFc

 

https://www.youtube.com/watch?v=k9gaKSpl6mw

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dqo7p9H6gIw