Pastikan 1.700 ASN Pindah ke IKN Mulai Oktober, Menteri PAN-RB: Tidak Akan Sharing Apartemen  

JawaPos.com – Gelombang perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur segera dimulai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, akan ada sebanyak 1.700 ASN yang akan mulai pindah ke IKN.

Angka itu, kata Anas, berdasarkan skema tempat tinggal yang disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana nantinya setiap ASN yang sudah berkeluarga akan mendapat satu unit apartemen.

Sebelumnya, Kementerian PAN-RB juga menyiapkan skema pemindahan ASN ke IKN dengan total sebanyak 3.200-an orang. Angka itu akan berlaku jika tempat tinggal disepakati bisa sharing alias berbagi.

"Kalau sharing (apartemen) di bulan Oktober bisa pindah sekitar 3200-an ASN. Tapi kalau tidak sharing akan ada sekitar 1.700-an," kata Anas di IKN, Senin (12/8).

Tapi, atas saran Presiden dalam ratas terbaru, ASN yang sudah menikah tidak lagi sharing di apartemen. "Sehingga dengan demikian jangan khawatir teman-teman yang muda, yang akan pindah, tidak akan sharing dan tetap dengan keluarga," jelasnya.

Anas juga memastikan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan disesuaikan dengan kesiapan hunian. Hingga Oktober nanti, dipastikan akan selesai sebanyak 47 tower.

"Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan. Tentunya kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN ini. Dari Hunian yang disiapkan insya Allah sampai Oktober akan selesai 47 tower. Sebagian ini 12 tower untuk TNI Polri, sebagian untuk ASN," jelasnya.

Sebelumnya, Azwar Anas memastikan kepindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap. Mantan Bupati Banyuwangi ini memastikan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan mulai September atau setelah upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Rencana ini mundur dari jadwal sebelumnya pada Juli 2024.

“Terkait dengan siapa-siapa saja pegawai ASN yang akan dipindahkan, diatur teknisnya oleh masing-masing K/L yang terkait, dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai,” jelasnya.