Kisruh Data Pangan, Mentan Arman Diminta Tanggung Jawab

JawaPos.com – Selisih yang jauh antara perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap proyeksi produksi padi dengan yang disajikan Kementerian Pertanian (Kementan) dicermati Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Dia meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut adanya potensi kerugian negara dalam pengelolahan anggaran di Kementan.

Gagalnya pencapaian target tersebut, tegas Uchok, Menteri Amran harus dipertanggung jawabkan. Sebab, pencapaian target itu dapat menggambarkan kinerja menteri selama menjabat. "Tapi kalau tidak tahu malu, ya sudah pertahankan saja jabatan menteri itu," ucap Uchok di Jakarta, Rabu (24/10).

Alasannya, untuk mensukseskan program ketahanan pangan ini, pemerintah mengeluarkan anggaran yang tak sedikit sebagai bentuk keseriusannya. Bagaimana tidak, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp23,8 triliun kepada Kementan.

Salah satu fungsi anggaran tersebut untuk pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya untuk mewudukan swasembada pangan. "Supaya memang kelihatan jelas, kemana saja anggaran yang dikelola Kementan," kata Uchok,

Dalam proses audit ini, jelas Uchok, lembaga antirasuah dapat memeriksa Menteri Pertanian Amran Sulaiman beserta jajarannya. Pemeriksaan ini dapat mempermudah BPK melakukan proses audit di Kementan. Selisih hasil kalkulasi BPS sebanyak 56,54 juta ton yang sangat berbeda dengan yang disuguhkan Kementan sebanyak 80 juta ton, menyoal juga penggunaan anggaran.

"KPK sudah bisa memanggil Menteri Pertanian dan Direktur Jenderal Kementan. Sedang BPK melakukan audir seluruh proyek dalam program ketahanan pangannya," lanjutnya.

Di kesempatan terpisah, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan, Kementan sebaiknya tidak perlu terlalu terburu-buru untuk mengklaim bahwa produksi padi mengalami surplus sebanyak 13,3 juta ton beras. Menurut dirinya data tersebut masih bisa mengalami perubahan hingga akhir 2018 nanti.

"Kami sudah sering sampaikan tunggu dari publikasi BPS, sebelum mengeluarkan data. Kami juga selalu bilang jangan kampanye surplus berlebih. Dan inikan dalam batas waktu tertentu bisa turun dan bisa naik juga," ucapnya.

Alamsyah menilai, jika memang ingin membuktikan dugaan penyelenggaraan anggaran, hal tersebut diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Ia melanjutkan, selain produksi beras Kementan juga perlu diaudit masalah cetak sawah, anggaran pembelajaan alat produksi pertanian, dan produksi pertanain yang lainnya.

"Cetak sawah, apa sudah produksi apa belum dimanfaatkan atau tidak sesederhana itu, menurut saya itu tugas BPK lah, kami hanya memantau saja," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fauzi Amro mengatakan BPK perlu melakukan audit terhadap Kementan. Audit ini sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kementan. Pertanggungjawaban audit ke BPK. Kita lihat nanti," tutur Fauzi.

Di sisi lain, Fauzi menilai, penyempurnaan metode perhitungan produksi beras menggunakan pengawasan satelit yang dilakukan BPS, LPI, LAPAN, dan pihak terkait lainnya merupakan langkah tepat.

Metode ini dapat membuat data produksi beras seluruh kementerian terkait menjadi sama. "Selain itu dapat menjadi pijakan dalam mengambil kebijakan nasional dan pemenuhan beras," ucap Fauzi.