Tujuh Sikap PP Muhammadiyah Mengenai Pilkada Serentak

JawaPos.com - Pada 15 Februari 2017 mendatang, 101 daerah akan melaksanakan pilkada serentak, dengan memilih gubernur, bupati dan wali kota untuk itu PP Muhammadiyah perlu menyatakan sikapnya.

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pihaknya mengeluarkan tujuh sikap mengenai perhelatan pilkada serentak tersebut.

Pertama, pilkada serentak hendaknya dijadikan proses dan mekanisme politik yang demokratis dan bermartabat dalam memilih pimpinan daerah yang terbaik dan menjadi suri teladan bagi kehidupan bangsa. Muhammadiyah mengapresiasi dukungan masyarakat, penyelenggara pilkada, pasangan calon dan tim kampanye, media massa, dan aparatur keamanan atas terselenggaranya kampanye yang damai, aman, santun, beradab, dan berkualitas.

Kedua, Muhammadiyah menghimbau kepada warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya secara bertanggungjawab dengan pertimbangan dan sikap kritis, objektif, dan rasional, menjaga ketertiban, menghormati perbedaan pilihan, memelihara persatuan.

"Serta menjauhi praktik politik transaksional, kampanye hitam, dan perbuatan yang tidak bermoral lainnya," ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (13/2).

Ketiga, penyelenggara pilkada agar menjamin proses dan kontestasi demokrasi tersebut benar-benar berkualitas dengan menjunjung tinggi objektivitas, profesionalitas, memegang teguh amanah, menegakkan aturan dengan konsisten, jujur, adil, transparan, akuntabel.

"Serta tidak memihak kepada salah satu kandidat dalam seluruh tahapan pendataan pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan hasil pemilihan," katanya.

Keempat, PP Muhammadiyah menyerukan kepada semua calon pasangan kepala daerah dan para pendukungnya untuk bersikap jujur, bijaksana, satria dan berjiwa besar menerima apapun hasil pilkada, serta siap menang dan siap kalah.

"Hendaknya semua pasangan calon untuk menghindari tindak kekerasan, praktek politik uang, kecurangan dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam bentuk apapun," ungkapnya.

Kelima, meminta aparatur keamanan untuk melindungi, menjamin keamanan dan menciptakan rasa aman bagi seluruh maayarakat, khususnya warha negara yang akan menggunakan hak pilihnya.

"Aparatur keamanan hendaknya mengerahkan segenap kemampuan untuk menjaga netralitas negara dalam penyelenggaraan pilkada," tuturnya.

Keenam, mengimbau kepada warga persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih kandidat yang berakhlakul mulia, amanah, jujur bersih, kompeten, dekat dengan rakyat dan peduli terhadap dakwah serta perjuangan umat Islam.

Ketujuh seluruh warga masyarakat hendaknya menjaga kebersamaan dan kerukunan, bahwa perbedaan pilihan politik tidak menjadi faktor keretakan dan disintegrasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(cr2/JPG)