Temui Menteri Agraria, Kadin Indonesia Beri Masukan Soal Ini

JawaPos.com - Ketua Kadin Indonesia Eddy Ganefo pada Kamis, (23/2) kemarin melakukan audiensi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Mereka membahas banyak hal terkait persoalan penataan ruang dalam perspektif dunia usaha.

Menurut Eddy Ganefo, pertemuan itu sudah sejak lama ingin dilakukan lakukan. "Hal ini mengingat dunia usaha dalam penataan ruang mendesak untuk dibahas dengan para pemangku jabatan utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang," tutur  Eddy Ganefo, Jumat (24/2).

Dia juga berkata, saat ini Kadin Indonesia sedang mendiskusikan rencana pembentukan Forum Dunia Usaha di dalam Penataan Ruang. Forum itu kata dia dimaksudkan agar berbagai macam persoalan yang muncul dalam penataan ruang bisa terselesaikan dengan cepat.

"Diharapkan persoalan seputar penataan ruang khususnya dalam dunia usaha bisa diselesaikan mulai dari hulu hingga ke hilir," tambah dia.

Dalam pertemuan ini rombongan Kadin Indonesia juga memberikan beberapa masukan kepada Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria. Di antaranya Kementerian Agraria harus dapat menampung semua tentang perselisihan tanah.

Kedua, persoalan reforma agraria harus benar-benar mampu menjadi jalan keluar dari segala bentuk karut marut tata ruang yang selama ini ada. Ketiga, pemerintah melalui kementerian agraria dan tata ruang juga harus benar-benar mampu memastikan bahwa pemanfataan tata ruang yang ada dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Terakhir, Kadin Indonesia juga mendorong agar realisasi pembentukan lembaga bank tanah untuk masyarakat berpenghasilan rendah segera dipercepat. Isu-isu tersebut yang selama ini sangat mendasar dan harus diselesaikan dengan baik. Apabila ini mampu dijawab dan diselesaikan oleh Bapak Sofyan Djalil dengan baik maka sudah pasti beliau akan sukses memimpin kementerian ini.

Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut Pengurus Kadin Indonesia di antaranya, Benny Pasaribu, Elza Syarif, Zainal Bintang, Yocky Hutagalung, Zulnahar Usman, Ricky Sutanto, Riswan Tony, Miryam S Haryani, Jacob Hendrawan dan beberapa Dewan Komite dan Kadin Provinsi. (elf/JPG)


Menurut DPR Harusnya Presiden Jokowi Seperti Ini



JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan lantaran saat ini demokrasi yang dilihatnya telah kebablasan. Akibat tensi politik yang tinggi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku mengiyakan saat ini demokrasi di Indonesia telah terlewat batas. Namun keluhan yang disampaikan Presiden Jokowi tanpa disertai dengan solusi sama saja tidak memberikan arti apa-apa.

"Harusnya presiden apa langkahnya jangan hanya melontarkan. Bicarakan kalau mau membuat demokrasi sesuai dengan Pancasila," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, Presiden Jokowi memiliki wewenang mengerahkan pembantunya untuk bisa menciptakan demokrasi yang bernapaskan pada Pancasila. Sehingga seyogyanya keluhan yang disampaikanya juga disertai dengan solusi agar tidak menjadi sebuah retorika saja.

"Bagaimana supaya tidak kebablasan berarti kan harus ada aturan misalnya  ubah UU, apakah sistemnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengomentari tensi politik nasional yang belakangan memanas. Dia beranggapan demokrasi yang berkembang akhir-akhir ini sudah tidak pada tempatnya. Akibatnya, banyak hal yang berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi tersebut.(cr2/JPG)