Optimalisasi Persalinan di FKTP, Bidan Jadi Garda Depan Jaga Kesinambungan JKN

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan bahwa keberadaan bidan mitra menjadi tulang punggung pelayanan primer. “Bidan sebagai jejaring FKTP BPJS Kesehatan memiliki peran besar dalam memperkuat layanan primer, mulai dari pemeriksaan kehamilan hingga persalinan normal, termasuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil,” ujarnya, Jumat 19/06.

Ia menjelaskan bahwa dalam kurun 2021–2025, layanan persalinan normal di FKTP tetap menjadi andalan dengan 4,14 juta kasus dan total pembiayaan sekitar Rp3,19 triliun.  Namun di sisi lain, pemanfaatan layanan persalinan di rumah sakit juga masih tergolong besar. Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah persalinan caesar secara konsisten berada pada angka tinggi dalam beberapa tahun terakhir. 

“Pada 2021 tercatat sekitar 1,04 juta kasus persalinan caesar, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 1,16 juta pada 2022, sekitar 1,34 juta pada 2023, 1,35 juta pada 2024, hingga mencapai kurang lebih 1,40 juta kasus pada 2025, dengan total pembiayaan selama 5 tahun mencapai lebih dari Rp36,2 triliun,” jelas Rizzky.

Ia menambahkan bahwa tren tersebut menunjukkan pemanfaatan layanan di rumah sakit tetap tinggi, terutama untuk tindakan persalinan caesar, meskipun peningkatannya berlangsung bertahap. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam mendorong optimalisasi layanan persalinan di tingkat primer.

Baca Juga:Wajib Tahu, Ada Hal Yang Tidak Bisa Dijamin BPJS Kesehatan 

Selain itu, pemanfaatan layanan persalinan di rumah sakit juga tergolong tinggi. Persalinan pervaginam di rumah sakit mencapai ratusan ribu kasus setiap tahun, sementara persalinan caesar tetap mendominasi layanan di tingkat rujukan.
Melihat tren tersebut, Rizzky menekankan pentingnya penguatan peran bidan sebagai solusi. 

“Pemanfaatan persalinan di rumah sakit sebenarnya masih dapat ditekan melalui penguatan peran bidan di layanan primer. Jika kasus-kasus persalinan normal dapat ditangani optimal di FKTP, maka rujukan ke rumah sakit bisa lebih selektif dan sesuai indikasi medis,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa ke depan diperlukan evaluasi kebijakan, termasuk dari sisi tarif layanan. “Rasionalisasi tarif ke depan yang akan dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan menjadi bagian penting agar layanan persalinan berjalan lebih efektif dan efisien sesuai level pelayanan,” lanjutnya.

Menurut Rizzky, efektivitas pemanfaatan layanan persalinan akan berdampak luas terhadap keberlanjutan Program JKN. “Jika pemanfaatan layanan persalinan sudah efektif, yakni kasus yang bisa diselesaikan di layanan primer tidak perlu naik ke rumah sakit. Dengan demikian secara tidak langsung akan memperkuat Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan serta menjaga kesinambungan Program JKN ke depan,” tegasnya.

Data BPJS Kesehatan hingga 2026 juga menunjukkan besarnya dukungan jaringan layanan oleh bidan, dengan 8.698 praktik bidan jejaring dan 159.379 bidan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama.

Bidan Garda Terdepan untuk Pelayanan Berkesinambungan