Kemhan Teken Kontrak Rp 1 Triliun dengan Swasta, Latih SDM di Bidang Siber-AI

JawaPos.com - Ancaman siber yang kian kompleks, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam serangan digital, membuat sektor pertahanan butuh penguatan sumber daya manusia (SDM).

Kondisi ini tercermin dari penandatanganan kontrak pelatihan keamanan siber dan AI bernilai puluhan juta dolar AS yang melibatkan sektor swasta dan institusi pertahanan.

Emiten keamanan siber PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) mengungkapkan bahwa anak usahanya, PT ITSEC Cyber Academy, menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Republik Technetronic Nusantara (RTN), penyedia layanan yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Informasi tersebut disampaikan dalam sesi keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kontrak yang ditandatangani pada 24 Desember 2025 itu memiliki nilai komersial sekitar USD 60 juta atau berkisar Rp 1 triliun lebih, dengan masa pelaksanaan selama empat tahun.

Melalui kerja sama tersebut, ITSEC Cyber Academy ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan keamanan siber dan kecerdasan buatan dengan kurikulum yang mengacu pada standar internasional.

Manajemen CYBR menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan berperan sebagai end-user dalam kerja sama ini. Sementara RTN bertindak sebagai mitra penyedia layanan.

ITSEC Cyber Academy berperan sebagai pelaksana program pelatihan sesuai ruang lingkup yang disepakati dalam kontrak.

Program pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan praktis serta pemahaman terkini terkait lanskap ancaman siber global, termasuk pemanfaatan teknologi AI dalam skenario serangan maupun pertahanan.

Fokus pelatihan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga kesiapan operasional dalam menghadapi dinamika ancaman digital yang terus berkembang.

Presiden Direktur ITSEC Asia, Patrick Rudolf Dannacher, mengatakan perkembangan ancaman siber ke depan akan semakin terorganisir dan memanfaatkan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan.

Menurut dia, AI tidak hanya digunakan sebagai alat pertahanan, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku ancaman untuk meningkatkan skala dan kompleksitas serangan.

“Dalam konteks tersebut, pengembangan kapabilitas SDM menjadi faktor kunci. Pelatihan yang adaptif dan berbasis teknologi mutakhir dibutuhkan agar institusi mampu merespons ancaman siber secara cepat dan tepat,” ujar Patrick dalam keterangan tertulis.

Nilai kontrak dan durasi kerja sama ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap pembangunan kapasitas SDM siber sebagai bagian dari pertahanan non-konvensional.

Keamanan siber kini dipandang sebagai salah satu domain strategis, seiring meningkatnya ketergantungan institusi negara terhadap sistem digital dan jaringan informasi.