Sastra, Penghargaan, dan Kurikulum

ILUSTRASI. (BAGUS/JAWA POS)

Selama ini, dalam bentuk material, pemerintah Indonesia memberi apresiasi (bonus) yang sangat besar terhadap olahragawan berprestasi. Pun demikian pihak swasta. Alasannya, prestasi bidang olahraga mengharumkan nama bangsa. Pucuk pimpinan organisasi keolahragaan pun banyak diduduki para pejabat negara. Dana untuk pembinaan dan kegiatan olahraga juga mengucur deras seiring dengan banyaknya agenda kegiatan secara rutin.

Sementara terhadap para seniman/budayawan, walau berprestasi, pemerintah terkesan sangat pelit. Barangkali dalam beberapa tahun jumlah yang diberi apresiasi (penghargaan) dapat dihitung dengan jari. Itu pun bagi mereka yang sudah berpuluh tahun bergelut di bidangnya. Apresiasi biasanya dipaskan dengan peringatan hari kemerdekaan.

Menjelang akhir Juni lalu, sesuai dengan surat undangan yang diluncurkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sejumlah 56 sastrawan Indonesia (dalam surat ketetapan berjumlah 70 orang) serta 54 komunitas sastra diundang ke Jakarta. Secara perorangan para sastrawan diberi penghargaan (untuk nomenklatur birokrasi dipakai kata ”bantuan”) antara Rp 25–40 juta untuk sastrawan yang ajek berkarya minimal 40 tahun dan 50 tahun. Sementara komunitas sastra diberi uang pembinaan maksimal 150 juta rupiah.

Sastrawan Indonesia seperti Taufiq Ismail, Putu Wijaya, Sutardji Calzoum Bachri, Ahmad Tohari, D. Zawawi Imron, LK Ara, dan para sastrawan lain yang berkarya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah termaktub dalam surat ketetapan. Karena pendataan dan perhatian yang bagus dari Balai Bahasa Jawa Timur, sastrawan dari Jawa Timur termasuk paling banyak menerima, yakni sebelas orang. Mereka adalah D. Zawawi Imron, Ismoe Rianto, JFX Hoeri, Suharmono Kasiun, Hendro Siswanggono, Aming Aminoedhin, M. Shoim Anwar, Tengsoe Tjahjono, Sunarko Budiman, Syaf Anton, Zoya Herawati, serta tujuh komunitas sastra.

Saat menerima penghargaan, Putu Wijaya memberi bunga Sutardji Calzoum Bachri sebagai hadiah ultah ke-83, disaksikan Seno Gumira Ajidarma, M. Shoim Anwar, dan Aming Aminoedhin.

Setelah Indonesia merdeka, inilah apresiasi terbesar pemerintah terhadap sastrawan Indonesia dalam bentuk material, meskipun belum sebanding nilainya jika dibandingkan dengan dunia olahraga. Tentu saja program dari Badan Bahasa itu harus diapresiasi pula karena jumlah yang menerima juga banyak. Lembaga ini, melalui Balai Bahasa di berbagai provinsi, juga secara rutin memberikan penghargaan/hadiah/anugerah terhadap sastrawan, guru bahasa dan sastra, karya sastra, serta komunitas sastra.

Balai Bahasa di berbagai provinsi adalah pihak yang selayaknya paling tahu kondisi kesastraan di wilayahnya. Pemberian apresiasi/penghargaan oleh pemerintah/badan yang berada di pusat juga merupakan usulan dan rekomendasi Balai Bahasa di berbagai provinsi. Sayang sekali para sastrawan/komunitas sastra dari Provinsi Bali tidak ada yang menerima, mungkin tidak ada yang mengusulkan, padahal dari Provinsi Maluku juga ada.

Pemberian penghargaan dan bantuan kepada para sastrawan dan komunitas sastra tahun 2024 bersamaan dengan program Sastra Masuk Kurikulum. Semangat dan tujuannya pasti beriringan karena terkait literasi bangsa. Sastrawan sebagai pencipta dan siswa sebagai pembaca adalah sama-sama subjek literasi. Sayangnya, buku panduan Sastra Masuk Kurikulum disusun asal-asalan dan terkesan tidak menguasai peta sastra Indonesia. Buku akhirnya ditarik kembali setelah dikritik masyarakat.

Sastra Masuk Kurikulum praktiknya seperti pembelajaran tematik di sekolah dasar. Karya sastra dapat dipakai sebagai bahan bacaan untuk semua mata pelajaran. Guru dapat memilih karya sastra yang sesuai dengan tujuan/mata pelajaran yang diampu. Para guru memerlukan karya sastra yang direkomendasikan agar lebih cepat dalam pemilihan bahan ajar. Memberi rekomendasi bukan pekerjaan sederhana karena harus memperhitungkan banyak hal terkait pendidikan. Buku panduan Sastra Masuk Kurikulum gagal karena yang terlibat, meskipun lulus sebagai guru penggerak, kurang memiliki referensi karya sastra.

Pemberian penghargaan kepada para sastrawan pasti menjadikan dorongan kepada mereka untuk lebih intens berkarya, termasuk untuk generasi selanjutnya. Literasi bangsa, terkait pemilihan dan penyediaan buku-buku untuk program Sastra Masuk Kurikulum, akan berjalan dengan baik jika ada kolaborasi Badan Bahasa, Balai Bahasa, Pusat Perbukuan, para akademisi/ahli sastra, serta sastrawan. Sayangnya pula, Pusat Perbukuan tidak berkolaborasi dengan Badan Bahasa dan Balai Bahasa sehingga produknya gagal. Kurikulum Merdeka mewajibkan pembelajaran berkolaborasi, tapi Pusat Perbukuan malah bersikap sebaliknya.

Badan Bahasa di tingkat pusat dan Balai Bahasa di tingkat provinsi setiap tahun memberi hadiah/penghargaan untuk karya sastra yang dinilai terbaik. Lembaga ini memiliki referensi yang baik terhadap karya sastra Indonesia, termasuk hubungan personal dengan para sastrawan. Karya sastra yang ditulis para sastrawan di daerah layak direkomendasikan karena tujuan Sastra Masuk Kurikulum juga terkait menghargai keragaman/kebinekaan budaya bangsa sebagai implementasi pelajar Pancasila.

Pada awal tahun 2000-an sastrawan Taufiq Ismail dkk memelopori program sastrawan masuk sekolah dan kampus di seluruh wilayah tanah air dengan tujuan untuk meningkatkan literasi bangsa. Program ini sangat bagus dan layak dihidupkan kembali. Para sastrawan yang mendapat penghargaan dari Badan Bahasa, termasuk yang lebih muda, dapat dilibatkan dalam program Sastra Masuk Kurikulum dengan menampilkan dan membahas karya-karya mereka. Penerbitan buku karya para sastrawan relevan dengan Sastra Masuk Kurikulum karena memiliki dampak ekonomis bagi sastrawan Indonesia. (*)

*) Shoim Anwar, Sastrawan dan dosen Universitas Adi Buana Surabaya