Dorong Transformasi Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Transparansi, IAI Perkuat Penyiapan SDM

JawaPos.com  – Dinamika ekonomi global, transformasi digital, perubahan iklim, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik, menuntut pengelolaan keuangan negara tidak hanya akuntabel, tetapi juga berorientasi pada dampak bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menegaskan komitmennya dalam tata kelola dan pengelolaan sumber saya manusia (SDM) yan berkualitas. Ini diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, Ardan Adiperdana, dalam pembukaan Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026 yang diselenggarakan Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) IAI di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Jakarta, Kamis (25/6).

“Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang kita miliki, tetapi oleh kualitas tata kelola yang mampu mengubah sumber daya tersebut menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan. Setiap rupiah yang dikelola negara harus mampu menghasilkan kepercayaan, menciptakan nilai tambah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ardan.

PSGS 2026 menghadirkan sejumlah pembicara kunci, antara lain Wakil Ketua BPK Budi Prijono, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Anggota BPK Prof. Akhsanul Khaq, Chair International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Board Thomas Muller Marques Berger, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta pembicara lain dari institusi sektor publik di Indonesia.

Baca Juga:Smart Money Moves: Memahami Pengelolaan Keuangan yang Cerdas

Menurut Ardan, dunia saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma tata kelola dan pelaporan. Fokus pengelolaan sektor publik tidak lagi hanya pada bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi juga pada dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

Perkembangan global menunjukkan bahwa praktik sustainability disclosure telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Standar internasional yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) serta IFRS Sustainability Disclosure Standards mendorong organisasi untuk mengungkapkan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara lebih komprehensif.

Bahkan, IPSASB saat ini tengah mengembangkan Public Sector Sustainability Reporting Standards (PSRS) yang diproyeksikan menjadi tonggak baru pelaporan keberlanjutan pemerintah di berbagai negara.

“Bagi Indonesia, perkembangan ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Kesiapan regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi sistem pelaporan perlu terus diperkuat agar pengelolaan keuangan negara semakin berorientasi pada hasil dan dampak,” kata Ardan.

Menurut Ardan, transformasi tata kelola sektor publik tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pemeriksa, regulator, organisasi profesi, akademisi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“PSGS 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi perkembangan global di bidang akuntansi dan pelaporan keberlanjutan sektor publik, sekaligus mempercepat terciptanya nilai publik yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Ardan.