Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 1 Juni 2023 | 19.19 WIB

Jatim Manfaatkan Pembayaran Pengadaan Barang Lewat Mitra Toko Daring LKPP Terintegrasi Sistem DJP

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa disela acara E-purchasing Award 2023.  (Istimewa) - Image

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa disela acara E-purchasing Award 2023. (Istimewa)

JawaPos.com – Pemprov Jawa Timur terus mendorong transformasi digital dalam bidang pengadaan barang/jasa kebutuhan Jawa Timur melalui metode e-purchasing serta peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), khususnya terkait pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui UMKM.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada acara E-purchasing Award 2023 menyampaikan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait percepatan penerapan produk Usaha Mikro Kecil dan koperasi melalui sistem e-purchasing pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah.

“Kita semua telah membangun komitmen, bagaimana memaksimalkan melakukan pengadaan barang dan jasa yang menyasar ke produk-produk UMKM," ungkap Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dalam sambutan di acara E-purchasing Award 2023.

Diungkapkan, Pemprov Jawa Timur telah meningkatkan nilai transaksi belanja melalui Toko Daring, yang tadinya maksimal hingga Rp 50 juta per transaksi, sekarang menjadi Rp 200 juta per transaksi, untuk pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah atas berbagai produk UMKM. "Pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat menguatkan ekosistem (pengadaan) digital, baik melalui e-marketplace, maupun melalui e-katalog,” imbuh Khofifah.

Pengadaan digital (e-purchasing) di Jawa Timur dilakukan melalui program yang dikenal dengan sebutan Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) yang diluncurkan pada November 2020. JATIM BEJO terhubung dengan marketplace mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kini pemanfaatan marketplace untuk pengadaan barang/jasa di Jawa Timur semakin digalakkan, karena platform marketplace telah diperkuat dengan teknologi dan infrastruktur yang lebih baik. Dan terpenting, transaksi pembayaran atas pembelian barang/jasa di marketplace dapat dilakukan secara online, terhubung langsung dengan BPD Jawa Timur, dan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jendral Pajak (DJP) Republik Indonesia.

Pemprov Jawa Timur merupakan Pemerintah Provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan pembayaran pengadaan barang/ jasa melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP secara online dengan memanfaatkan fitur online payment yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia.

Pada acara tersebut Gubernur Jawa Timur juga memberikan penghargaan kepada Bupati dan Walikota, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah secara maksimal mengimplementasi belanja pengadaan barang jasa kebutuhan pemerintah melalui program JATIM BEJO.

Gubernur Khofifah menyebut total nilai transaksi pada katalog elektronik hingga 31 Maret 2023 di Jawa Timur telah mencapai Rp 1,12 triliun, yang terdiri atas 62.682 produk tayang, dan produk lokal; yang telah bersertifikat TKDN sebanyak 6.719 produk.

Sedangkan transaksi e-purchasing melalui Jatim Bejo hingga Maret 2023 telah mencapai Rp 427,7 miliar, yang dilakukan melalui 6.154 UMK dengan total 134.682 produk tayang.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi pengelola katalog dengan etalase terbanyak secara nasional. Atas pencapaian tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat penghargaan dari LKPP RI yang langsung diserahkan oleh Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi kepada Gubenur Khofifah di acara E-purchasing Award 2023 tersebut.

“Kami bersyukur dan sangat senang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) sebagai pengelola e-katalog dengan etalase terbanyak," ujar Dr Endy Alim Abdi Nusa S.IP., MM, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Jawa Timur.

Terkait dengan pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah yang telah dilakukan secara online di platform Mbizmarket harus diikuti dengan pembayaran transaksi secara online.

"Pemprov Jawa Timur mengharapkan adanya peningkatan transaksi atau realisasi belanja pemerintah melalui Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai penyedia di marketplace mitra Toko Daring LKPP,” ujar Dr Endy Alim Abdi Nusa.

Chief Commercial Officer Mbizmarket, Andhie Saad mengatakan sejak Mbizmarket bekerja sama dengan JATIM BEJO pada November 2020, pihaknya terus mendukung Pemprov Jawa Timur terkait transformasi pengadaan digital. Mbizmarket juga berkomitmen untuk menyokong pertumbuhan UMKM di Jawa Timur melalui berbagai program, salah satunya, dengan menggandeng rekanan strategis Mbizmarket di bidang keuangan; Investree untuk membuka akses pinjaman modal, membantu pelaku UMKM, khususnya yang menjadi penyedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mengalami keterbatasan permodalan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore